Ijtima Ulama PKB Soroti Anggaran Pesantren dan Evaluasi Ekonomi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyelenggarakan Ijtima Ulama Indonesia menjelang puncak perayaan Hari Lahir ke-28 PKB di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Dilansir dari Detikcom, forum tersebut memunculkan empat poin isu strategis, dengan fokus utama pada minimnya alokasi anggaran pendidikan pesantren serta perlunya evaluasi tata kelola ekonomi nasional.
"Ada empat isu utama dan strategis yang kami bahas tadi. Pertama, soal dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan kemasyarakatan," ujar Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Saifullah Ma'shum usai acara.
Selain membahas isu kebangsaan, Ijtima Ulama menyoroti persoalan stigma negatif terhadap pesantren dan porsi dana pendidikan yang dianggap tidak proporsional dibanding sekolah umum.
"(Dana) yang untuk pendidikan itu tidak semuanya dan tidak adil untuk agama dan pesantren. Sebagian besar untuk pendidikan umum di bawah Kementerian Dikbud, Diknas, Kemendikdasmen. Untuk Kementerian Agama itu sangat minim sekali," sebut Saifullah Ma'shum.
Mengenai sektor perekonomian, Ijtima Ulama mendukung kebijakan ekonomi pemerintah yang sesuai konstitusi. Meski demikian, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dianggap masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan di lapangan.
"Pada penerapannya itu masih ada persoalan terutama di tata kelola atau persiapan ataupun kesiapan SDM yang belum disiapkan dengan sesungguhnya sehingga di sana-sini terjadi deviasi, terjadi distorsi maupun ketidaksesuaian dengan yang direncanakan oleh bapak presiden," sebut Saifullah Ma'shum.
Atas keterbatasan tersebut, penataan program besar pemerintah dinilai memerlukan keterlibatan publik yang luas guna memastikan transparansi pelaksanaan.
"Oleh karena itu, Ijtima menyampaikan bahwa harus dievaluasi, harus menerima dilakukan kontrol setiap saat, karena ini program besar, program yang mengalokasikan anggaran besar dan punya efek sosial ekonomi yang sangat besar karena itu harus dibuka ruang sebesar-besarnya untuk partisipasi publik, evaluasi, monitoring dan pengawasan," tambah Saifullah Ma'shum.
Sebagai langkah tindak lanjut penyerapan aspirasi masyarakat bawah, PKB memfasilitasi pembentukan forum Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat (Masura) untuk menjangkau pemuka agama lokal.
"Jadi kiai-kiai kampung nanti dia boleh cerita apapun yang terjadi lalu apa yang dilakukan oleh PKB, apa kendalanya dan lain sebagainya termasuk keputusan Ijtima ini," ucap Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq.