Bapenda DKI Minta Evaluasi Insentif Pajak Mobil Listrik

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengusulkan evaluasi kebijakan insentif pajak kendaraan listrik bersama pemerintah pusat pada Rabu (22/7/2026). Langkah ini diambil setelah pertumbuhan kendaraan listrik di Ibu Kota menyentuh 33 persen hingga triwulan II 2026 dan menggerus penerimaan kas daerah.

Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati mengungkapkan bahwa porsi mobil listrik di Jakarta mencakup 63 persen dari total populasi nasional. Namun, pembebasan pajak membuat Pemprov DKI kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp2 triliun, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp515 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) senilai Rp1,5 triliun.

"PKB dan BBNKB, pertumbuhan kendaraan listrik di Jakarta sampai dengan triwulan II ini sudah 33 persen," kata Lusiana Herawati, Kepala Bapenda DKI Jakarta, dalam acara 'Jakarta Budget Talks' di Balai Kota DKI Jakarta.

Lusiana memaparkan bahwa pembebasan PKB berdampak pada 109.172 unit kendaraan, sedangkan pembebasan BBNKB mencakup 53.419 unit. Dari total pemilik mobil listrik di Jakarta, sebanyak 78 persen menjadikannya sebagai kendaraan kedua atau lebih.

"Sehingga potensi loss pendapatan kita dari PKB dan BBNKB, untuk PKB-nya itu Rp 515 miliar atau 109.172 unit kendaraan, sedangkan untuk BBNKB ini Rp 1,5 triliun dengan 53.419 unit kendaraan," kata Lusiana Herawati, Kepala Bapenda DKI Jakarta.

Data kepemilikan tersebut mendorong Bapenda untuk meninjau ulang asas keadilan dari kebijakan pembebasan pajak penuh bagi kendaraan listrik.

"Penjualan mobil listrik di Jakarta ini, karena ternyata dari total mobil listrik di seluruh Indonesia 63 persennya ada di Jakarta. Dan pemilik mobil listrik ini yang memiliki merupakan kendaraan kedua dan seterusnya ini 78 persen," kata Lusiana Herawati, Kepala Bapenda DKI Jakarta.

Pihaknya menegaskan bahwa proses kajian akan dirumuskan berbarengan dengan pemerintah pusat mengingat insentif merupakan program prioritas nasional.

"Sehingga kalau dari sisi keadilan memang kebijakan ini perlu kita mungkin dengan pemerintah pusat perlu kita tinjau kembali," kata Lusiana Herawati, Kepala Bapenda DKI Jakarta.

Isu adopsi kendaraan listrik juga disikapi oleh sektor manufaktur otomotif. Product Planning Manager iCAR Indonesia Tommy Hermansyah menyoroti pentingnya edukasi publik terkait efisiensi operasional kendaraan listrik untuk menepis berbagai mitos masyarakat.

"Kami memahami bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki pertanyaan seputar kendaraan listrik. Padahal, perkembangan teknologi kendaraan listrik saat ini telah menjawab banyak kekhawatiran yang selama ini menjadi pertimbangan konsumen. Melalui iCAR V23, kami ingin menunjukkan bahwa memiliki kendaraan listrik kini bukan hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga praktis, efisien, dan mampu mendukung kebutuhan mobilitas sehari-hari masyarakat Indonesia," kata Tommy Hermansyah, Product Planning Manager iCAR Indonesia.

Simulasi internal iCAR menunjukkan penggunaan tipe Y RWD sejauh 30 kilometer per hari hanya membutuhkan biaya energi sekitar Rp153.000 per bulan, jauh lebih hemat ketimbang mobil bensin RON 92 yang menghabiskan sekitar Rp1,2 juta per bulan. Selain itu, penetrasi ekosistem didukung model baterai berkapasitas hingga 81,76 kWh yang mampu menempuh jarak 430 km.

Di sisi lain, Climate Advisory Lead Think Policy Talitha Widyasih pada Kamis (16/7/2026) menekankan perlunya variasi kebijakan terintegrasi guna mengejar target pemerintah berupa 15 juta unit kendaraan listrik pada 2030, di mana porsi populasi nasional saat ini baru berada di angka 274.000 unit.

"Jadi kendaraan listrik atau transisi ke kendaraan listrik dalam agenda transisi energi itu sendiri sangat penting, ya, perannya. Kalau misalkan kita membahasnya, mungkin ada tiga hal. Yang pertama adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM dan meningkatkan ketahanan energi Indonesia itu sendiri.

Karena Indonesia saat ini adalah importir minyak. Terus kemudian, volatilitas harga minyak dan krisis geopolitik yang saat ini terjadi juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan energi kita. Maka, kalau misalkan kita bisa bertransisi bersama-sama ke kendaraan listrik, kita akan mengurangi konsumsi minyak tersebut.

Harapannya, pemakaian energi kita juga menjadi lebih andal. Kemudian yang kedua, sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Jadi, sektor transportasi sendiri menyumbang kira-kira sebesar 20 sampai 25 persen emisi di sektor energi Indonesia.

Nah, sektor energi adalah salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di Indonesia. Sementara itu, kendaraan roda dua sendiri menyumbang sekitar 26 persen emisi sektor transportasi. Jadi, makanya transisi ke kendaraan listrik itu penting untuk dekarbonisasi emisi yang disumbang oleh sektor transportasi tadi, yang jumlahnya sangat besar.

Mengingat jumlahnya mencapai—kalau di Indonesia kan banyak yang pakai motor, ya—menurut OECD jumlah sepeda motor sekitar 130 juta unit. Emm, iya, kebayang kayak 130 juta knalpot menyumbang berapa banyak emisi. Salah satunya lagi adalah elektrifikasi transportasi merupakan teknologi dekarbonisasi yang paling matang saat ini.

Jadi kalau dibandingkan dengan teknologi alternatif seperti hidrogen atau pengembangan biofuel, kendaraan listrik atau electric vehicle/EV sudah masuk ke tahap komersialisasi. Komersialisasi yang sudah berkembang di pasar, dengan biaya baterai yang semakin turun dan semakin murah setiap tahunnya. Sehingga, harapannya, ini bisa menjadi intervensi yang paling mudah dilakukan saat ini," kata Talitha Widyasih, Climate Advisory Lead Think Policy.

Talitha menambahkan bahwa capaian target tersebut menuntut konsistensi serta pemerataan infrastruktur pengisian daya nasional.

"Iya. Jadi kalau misalkan kita lihat, sebenarnya target Indonesia ini bisa dikatakan sangat ambisius. Namun, target tersebut masih memungkinkan untuk dicapai kalau didukung oleh kebijakan-kebijakan yang konsisten dan pembangunan ekosistem EV yang merata.

Jadi kalau misalkan dulu kita tahu, pada 2021 itu kita baru mencapai 600 unit EV. Sekarang populasi kendaraan listrik kita sudah mencapai 274.000 unit. Jadi kenaikannya sudah sangat signifikan.

Maka sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau pada 2030 kita juga bisa mencapai kenaikan yang signifikan. Nah, tapi kalau melihat kebijakan yang sudah ada saat ini di Indonesia, ada riset dari IEA (International Energy Agency) yang mengatakan bahwa Indonesia, dengan kebijakan yang saat ini ada, hanya bisa mencapai sekitar 1 juta mobil listrik pada 2030. Which is, berarti hanya setengah dari target untuk mobil listrik itu sendiri.

Berarti dibutuhkan intervensi kebijakan yang lebih banyak dan lebih berpihak pada pengembangan EV di Indonesia. Sedangkan stok motor listrik di Indonesia juga masih jauh di bawah target 13 juta unit pada 2030," kata Talitha Widyasih, Climate Advisory Lead Think Policy.

Talitha menilai keberhasilan transisi di negara lain tidak pernah bertumpu pada satu instrumen tunggal melainkan gabungan berbagai skema insentif dan fasilitas penunjang.

"Jadi kalau misalkan kita lihat negara-negara lain yang sudah lebih dulu mengembangkan EV, sebenarnya tidak pernah ada satu kebijakan yang works. Setiap negara selalu punya kebijakannya masing-masing sesuai dengan karakteristik negaranya, dan biasanya kebijakan yang diterapkan merupakan kombinasi. Mulai dari subsidi pembelian kendaraan itu," kata Talitha Widyasih, Climate Advisory Lead Think Policy.

Pemerintah bersama PT PLN (Persero) terus memperluas jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) serta melanjutkan insentif PPN DTP guna menopang pertumbuhan pasar elektrifikasi di Indonesia.