SETARA Institute Kritisi Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak

Kritik tajam meluncur terhadap kebijakan pengawasan pajak yang melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menilai langkah militerisasi pengawasan kepatuhan pajak tersebut justru dapat memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hendardi menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengedepankan perbaikan tata kelola dan integritas ketimbang menggunakan pendekatan keamanan. Upaya menakut-nakuti pembayar pajak dinilai bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.

"Karena itu, pemerintah seharusnya fokus memperbaiki integritas tata kelola pemerintahan, memperbaiki perilaku pejabat dan penyelenggara negara, serta memberantas korupsi dan memerangi penyalahgunaan jabatan, bukan dengan mengedepankan pendekatan keamanan," tandasnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat membutuhkan pemulihan kepercayaan agar mau berkontribusi secara sukarela dalam pembangunan. Penggunaan aparat militer dalam ranah sipil dianggap melanggar prinsip konstitusional.

"Menurut Hendardi, setiap upaya negara untuk menakut-nakuti rakyat agar membayar pajak merupakan langkah tidak tepat. Yang dibutuhkan saat ini memulihkan kepercayaan Rakyat untuk secara sukarela terlibat dalam pembiayaan pembangunan negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara, bukan menakut-nakuti warga negara dengan pelibatan Babinsa secara inkonstitusional," tegas Hendardi.