DPRD DKI Usul Pengawasan Parkir Berbasis AI

Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mengusulkan penguatan sistem pengawasan perparkiran berbasis Artificial Intelligence pada Selasa, 21 Juli 2026. Langkah ini diambil untuk menutup potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan publik, dilansir dari Detikcom. Usulan tersebut mengemuka setelah Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, meninjau Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Pusdatin DPMPTSP DKI Jakarta.

Meskipun Dishub DKI telah menerapkan pembayaran digital, pengawasan berbasis teknologi dinilai tetap dibutuhkan agar transaksi tercatat akurat. "Bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik. Sistem yang baik harus mampu memberikan kepastian, transparansi, dan akuntabilitas," kata Jupiter dalam keterangannya.

Pemasangan CCTV yang terintegrasi dengan teknologi AI dapat menghitung jumlah kendaraan secara otomatis. Data tersebut kemudian dicocokkan secara real-time dengan transaksi pembayaran elektronik untuk mendeteksi potensi selisih angka.

"Teknologi AI akan membantu pemerintah memantau tingkat okupansi parkir secara otomatis. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada laporan petugas di lapangan, melainkan didukung oleh data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Jupiter. Ketergantungan sistem pembayaran pada inisiatif juru parkir yang menggunakan telepon genggam dinilai masih membuka peluang munculnya transaksi tunai tak terdata. Celah tersebut memicu adanya potensi kebocoran penerimaan daerah yang berlanjut.

"Selama masih ada ruang untuk transaksi di luar sistem, maka potensi kebocoran pendapatan daerah tetap ada. Karena itu, kita harus membangun sistem yang mampu meminimalkan ketergantungan pada faktor manusia dan memperkuat pengawasan berbasis teknologi," tegas Jupiter. Guna mengatasi persoalan tersebut, DPRD DKI mendorong pembentukan ekosistem perparkiran terintegrasi. Sistem ini akan menghubungkan data perizinan, operasional, transaksi elektronik, CCTV, Electronic Automatic Identification, hingga pengawasan berbasis AI dalam satu wadah terpadu.

"Satu rupiah pun uang rakyat harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Teknologi harus menjadi instrumen untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran pendapatan daerah serta menghadirkan pelayanan parkir yang modern, tertib, dan terpercaya bagi masyarakat," pungkas Jupiter.