Unjuk Rasa CJP di India Berujung Bentrok dan Ratusan Polisi Luka

Eskalasi gelombang unjuk rasa di ibu kota New Delhi kembali meningkat saat gerakan online Cockroach Janta Party memobilisasi ribuan massa. Aksi menuntut reformasi sistem pendidikan tersebut dilaporkan berujung bentrokan dengan aparat keamanan, dilansir dari Detikcom. Eskalasi massa yang bergerak menuju gedung parlemen India pada Senin (20/7) dihalau aparat menggunakan tembakan gas air mata serta pengerahan tongkat pemukul.

Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu demonstrasi jalanan terbesar di New Delhi dalam kurun lima tahun terakhir. Laporan dari Kepolisian New Delhi mengonfirmasi setidaknya 178 orang mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Jumlah korban mencakup 118 personel kepolisian, termasuk jajaran perwira senior yang bertugas di lapangan.

Meskipun tindakan tegas dilakukan aparat, ratusan demonstran memilih tetap bertahan dan berkemah di kawasan Jantar Mantar pada Selasa (21/7). Massa terus menyuarakan desakan perubahan menyeluruh pada sistem pendidikan nasional.

Gelombang protes ini dipicu oleh maraknya skandal ujian yang meruntuhkan kepercayaan publik. Pembatalan ujian akibat kebocoran soal sebelumnya memaksa sekitar 2,2 juta calon mahasiswa kedokteran menjalani ujian ulang bulan lalu di bawah pengawasan ketat. Masalah lain turut mencuat meny menyusul skandal sistem penilaian ujian berbasis online. Kendala teknis dan integritas tersebut berdampak langsung pada hampir dua juta siswa sekolah menengah atas di seluruh negeri.

Kondisi ini diperparah oleh situasi ketenagakerjaan di negara dengan populasi terbesar di dunia tersebut. Walaupun pertumbuhan ekonomi India melaju pesat, jutaan warga masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang stabil dengan imbalan layak, sehingga memicu gelombang kekecewaan publik. Sejak diluncurkan pada Mei lalu, gerakan CJP sukses menggalang jutaan pengikut di platform media sosial. Kehadiran gerakan ini menjadi salah satu tantangan politik terbesar bagi Perdana Menteri India Narendra Modi sejak mengamankan masa jabatan ketiganya pada 2024.

Pihak demonstran menegaskan komitmen mereka untuk tidak menghentikan tekanan politik hingga pimpinan kementerian terkait ditindak. "Kami tidak akan berhenti. Pradhan harus dicopot," tegas perwakilan CJP, Ashutosh Ranka, dalam pernyataan terbaru via media sosial, seperti dilansir AFP, Selasa (21/7/2026).