PKB Kawal Kebijakan Ekonomi Nasional Berdasarkan Konstitusi

Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan komitmennya untuk menjadi penyokong utama arah kebijakan ekonomi nasional yang berlandaskan konstitusi demi menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertajuk 'Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026, yang dilansir dari Detikcom.

Acara yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa ini mengusung tema tentang implementasi nyata ekonomi konstitusi, yang dinilai bukan sekadar menjadi slogan politik semata.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Rusdi Kirana menyatakan bahwa tema yang diusung harus menjadi komitmen nyata dalam mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, dan PKB hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi itu," kata Rusdi, Senin (20/7/2026).

Langkah politik dan arah baru ekonomi yang kini ditempuh oleh pemerintah juga mendapat dukungan penuh dari internal partai. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar yang membuka agenda tersebut memberikan pandangannya terkait orientasi ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto.

"Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat," ujar Gus Muhaimin.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Muhaimin tersebut, arah baru ekonomi ini merupakan hasil pembelajaran dari perjalanan panjang ekonomi Indonesia selama seperempat abad terakhir. Kendati demikian, tantangan sesungguhnya saat ini berada pada tataran pelaksanaan teknis di sektor riil.

"Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini," katanya.