MPR Dorong Solusi Kolektif Atasi Pangkas Anggaran Perpustakaan Nasional

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong hadirnya solusi kolektif untuk mengatasi dampak pemotongan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Isu pembatasan dana ini dinilai memerlukan perhatian serius demi menjaga keberlanjutan peningkatan literasi nasional.

"Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi," kata MPR RI Lestari Moerdijat, Senin (20/7/2026).

Seperti dilansir dari Detikcom, pagu anggaran Perpusnas tahun 2026 merosot menjadi Rp 377,9 miliar dari alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp 721,6 miliar. Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR pada Kamis (16/7) menyatakan pemotongan ini menghentikan total program pembagian buku gratis ke desa dan taman baca.

Menurut Lestari, program penguatan literasi bagi masyarakat harus berjalan secara konsisten serta terintegrasi antarlembaga.

"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus diperkuat dengan aksi nyata," jelasnya.

Lestari menambahkan bahwa urgensi ini didasarkan pada data terbaru Perpusnas per Maret 2026 yang menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional masih berada di angka 40,6 atau masuk kategori rendah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, daerah perlu meningkatkan peran dalam merangsang budaya membaca melalui kerja sama multi-pihak yang melibatkan pegiat literasi, komunitas, hingga dunia usaha.

"Salah satu problem utama literasi bukan semata ketiadaan minat baca, tetapi masih rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Butuh kreativitas bersama untuk menjangkau hingga pelosok, misalnya dengan memaksimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tersebar di daerah," jelasnya.

Langkah penunjang lain yang disusulkan adalah penerapan kebijakan fiskal yang ramah buku, termasuk melalui penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buku dan pajak kertas sebagai bahan baku utama.

"Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi dengan baik karena rendahnya kemampuan literasi, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa di masa datang," tutupnya.