Kemendagri Perkuat Verifikasi Program KDKMP untuk Kendalikan Infrastruktur

Kementerian Dalam Negeri memperkuat proses verifikasi dan validasi serta komunikasi publik untuk mendukung keberlanjutan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penguatan kebijakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP terkait Infrastruktur Pemerintah dan Offtaker Komoditas Desa di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).

Dilansir dari Detikcom, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa langkah pengawasan berjenjang ini bertujuan menyelaraskan perencanaan dengan kondisi fisik lapangan serta pemenuhan aspek administrasi. Hasil dari proses tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum infrastruktur diserahterimakan.

"Jadi kami akan mendorong ini agar memastikan ada kesesuaian antara perencanaan dan fisik dan administrasi, Pak. Itu yang pertama, jadi verifikasi [dan] validasi ini sangat penting," ujar Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Pelaksanaan verifikasi di tingkat daerah akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang kemudian melaporkan hasilnya kepada bupati atau wali kota dengan tembusan ke gubernur serta Mendagri. Mekanisme ini berjalan sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 500.3/10071/SJ tertanggal 29 Desember 2025 mengenai Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.

Selain pengawasan fisik, Kemendagri juga berfokus pada penyebarluasan informasi mengenai wilayah-wilayah yang berhasil mengimplementasikan program dengan baik sebagai contoh bagi daerah lain.

"Praktik-praktik yang baik ini penting untuk membangun narasi positif terkait [Program] KDKMP," jelas Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kepercayaan masyarakat terhadap program KDKMP yang berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah dan penyerap komoditas desa. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri oleh jajaran menteri serta wakil menteri dari berbagai kementerian terkait.