Prabowo Dorong Reformasi Birokrasi Melalui Digitalisasi dan Single ID

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi serta digitalisasi layanan publik, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Kepala Negara meminta percepatan implementasi Single National Identity Card sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan. Prabowo menilai langkah perbaikan dan evaluasi mandiri tetap diperlukan meski Indonesia berada di jalur pembangunan yang benar.

"Kita yakin berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada. Kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang. Regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak," ujar Prabowo.

Sebagai solusi atas penumpukan aturan, percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan kini tengah dirintis melalui platform GovTech dan berbagai program pendukung lainnya.

"Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan, dengan GovTech, dengan program-program lainnya," katanya.

Integrasi layanan publik melalui identitas tunggal diproyeksikan mampu meningkatkan kemudahan akses serta efisiensi di birokrasi kementerian.

"Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya," ungkapnya.

Selain pembahasan regulasi, efektivitas sistem perlindungan sosial nasional turut mendapat sorotan dalam pengarahan Presiden.

"Salah satu prestasi kita adalah bahwa sekarang kita memiliki sistem perlindungan sosial yang menurut saya, merupakan salah satu yang terkuat di dunia," ucapnya.

Rangkaian capaian pembangunan nasional tersebut dinilai merupakan hasil estafet kepemimpinan dari para presiden Republik Indonesia sebelumnya yang harus dilanjutkan.

"Saya selalu mengakui ini adalah long march semua dari Bung Karno, dari Soeharto, Megawati, Gus Dur, Jokowi, semua hasil dari kerja keras pemerintah kita. Tugas kita, kita bangun kita perbaiki," tutur Prabowo.