Presiden Prabowo Subianto Selesaikan Seratus Masalah Pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihak pemerintah telah menuntaskan lebih dari 108 persoalan selama 18 bulan masa jabatan berjalan. Pencapaian ini disampaikan saat membuka sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih, 18 bulan pemerintahan kita, ini prestasi yang bukan kecil, kita rendah hati, kita tidak mau menepuk dada, kita tidak mau dan kita tidak boleh besar kepala, tidak boleh sombong, itu watak bangsa kita," kata Prabowo.

Pemerintah dinilai perlu menghargai pencapaian internal demi mendapatkan penghormatan dari bangsa lain. Target penyelesaian masalah dipandang sebagai tanggung jawab langsung yang dibebankan oleh masyarakat kepada jajaran kabinet.

"Tapi kalau kita berprestasi kita akui bahwa kita berprestasi, tidak ada bangsa lain yang menghormati kita kalau kita tidak menghargai bangsa kita sendiri," lanjut Prabowo.

Seluruh jajaran menteri diinstruksikan untuk tidak gentar menghadapi segala hambatan. Prabowo menegaskan bahwa negara memahami berbagai kekurangan yang ada, termasuk mengenai isu kesejahteraan guru, keterbatasan lapangan kerja, dan kemiskinan ekstrem.

"Kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah, jadi kita tidak boleh takut dengan masalah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan, kita tidak boleh takut dengan kekurangan. Kita paham seluruh bangsa paham, bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham bahwa lapangan kerja kita kurang, kita paham masih banyak kemiskinan ekstrem, kita paham semua masalah kita paham," ujar Prabowo.

Evaluasi berkala menunjukkan adanya sejumlah persoalan besar yang melebihi perkiraan awal pemerintah. Berbagai distorsi ekonomi ditemukan terjadi akibat adanya penyusutan kekayaan negara yang signifikan.

"Kita mengerti justru ini yang kita pilih diberi mandat untuk kita selesaikan, kita paham ada ketimpangan masyarakat kita, tapi terus terang saja saya katakan, di mana-mana, saya sendiri, sebagai presiden, sebagai yang diberi mandat bersama saudara Wapres kita disumpah. Saya sendiri tidak menduga, sesungguhnya beberapa masalah sangat di luar perkiraan kita," ujar Prabowo.

Aliran dana keluar yang mencapai ribuan triliun rupiah atau ratusan miliar dolar setiap tahun disebabkan oleh sejumlah praktik ilegal. Tindakan tersebut meliputi manipulasi harga dagang (under invoicing), pemalsuan laporan, hingga penyelundupan.

"Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun, dengan praktik-praktik under invoicing, pemalsuan laporan perdagangan, praktik-praktik penyeludupan, hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak adil bagi bangsa kita," ujar Prabowo.

Temuan mengenai distorsi ekonomi ini dikonfirmasi melandaskan pada data dari lembaga internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu anomali yang disoroti adalah kelangkaan komoditas minyak goreng yang sempat melanda Indonesia.

"Ini bukan data kita, ini data lembaga internasional, ini data dari PBB, tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti di dalam negeri dan luar negeri. Semua tahu negara penghasil kelapa sawi tadi dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng, sesuatu yang tidak masuk di akal," ucap Prabowo.

Prabowo berkomitmen bahwa seluruh sisa persoalan bangsa akan terus diurai secara bertahap. Pemerintah diwajibkan memegang komitmen awal untuk menuntaskan tantangan yang tersisa.

"Karena itu, saya ingatkan kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang kita selesaikan," ucap Prabowo.