Kementerian ESDM Uji Coba Program Kompor Listrik Gabungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan program pembagian kompor listrik yang saat ini memasuki tahap pengujian efisiensi pada Senin (20/7/2026). Langkah tersebut diambil pemerintah guna menekan tingginya ketergantungan terhadap impor LPG yang membebani devisa negara, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa institusinya kini menggandeng tim teknis dari PT PLN (Persero) serta institusi pendidikan untuk melakukan pengujian kompor tersebut di Balai Besar Pengujian Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (BBSP).

"Baru dites. Kita baru dites di BBSP. Jadi kita bekerjasama sama tim PLN, sama Universitas UGM, sama ITB," ujar Eniya usai acara Pekan Riset Sawit Indonesia di Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).

Pengujian tersebut juga melibatkan kementerian terkait guna menganalisis komparasi performa dari beraneka variasi perangkat elektrik yang akan disediakan.

"Kan sudah ada juga kolaborasi dari Kemendikti Saintek untuk melakukan tes. Jadi tes itu sedang kita lakukan sekarang perbedaan berbagai kompor listrik, terus nanti efisiensinya berapa," jelas Eniya.

Mengenai volume distribusi awal serta proyeksi pembiayaannya, Kementerian ESDM masih menunggu hasil final dari pengujian tersebut untuk dirundingkan lebih lanjut bersama menteri.

"Belum, nah berdasarkan itu nanti kita hitung konsumsi per bulan, terus kira-kira berapa harganya. Terus bagaimana konsepnya itu nanti kita bahas dulu dengan Pak Menteri," imbuh Eniya.

Di sisi lain, kebijakan ini didorong oleh usulan anggaran jumbo dari internal kementerian demi memangkas arus keluar devisa nasional akibat aktivitas impor gas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran untuk program bagi-bagi kompor listrik sebesar Rp 815,56 miIiar karena sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor yang menghabiskan devisa di atas Rp 130 triliun per tahun.

"Di saat ICP seperti ini, devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp 130 triliun. Subsidinya di atas Rp 80 triliun. Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik," ujarnya di DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Terkait kuota unit kompor yang akan dibagikan lewat pos anggaran tersebut, kepastian datanya ditargetkan rampung setelah proses koordinasi bersama legislatif.

"Nanti tunggu kita pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit," ujar Bahlil.