BPS Sensus Usia Petani Indonesia yang Mulai Menua

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat fenomena penuaan rata-rata usia petani di Indonesia akibat keengganan generasi muda untuk melanjutkan sektor pertanian, berdasarkan data yang dilansir dari Detik Finance pada Senin (20/7/2026).

Kecenderungan para orang tua petani yang tidak menginginkan anak mereka bekerja di sektor agraris menjadi penyebab utama pergeseran demografi ini, kendati sektor tersebut merupakan fondasi perekonomian nasional.

"Jadi petani kita usianya menua, karena apa? Mereka ingin anaknya tidak bekerja di sektor pertanian. Padahal sektor pertanian kan menjadi hajat hidup orang banyak, tulang punggung perekonomian kita juga," ungkap Sonny dalam acara detikPagi, Senin (20/7/2026).

Rendahnya minat generasi muda ini dipicu oleh profitabilitas pertanian yang dinilai kecil akibat lonjakan biaya produksi serta biaya logistik yang tinggi.

"Kita bisa mengidentifikasi apa penyebab biaya produksi tadi tinggi, apakah biaya transportasinya dan seterusnya. Nah sensus ekonomi itu sedetil itu akan tahu," terangnya.

Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan bahwa sensus ekonomi sepuluh tahunan ini krusial untuk memetakan perubahan struktur ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja.

BPS mengerahkan 251 ribu petugas untuk melakukan pendataan secara door-to-door ke 95,3 juta keluarga di seluruh wilayah kerja statistik sepanjang periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Selain sektor pertanian, BPS memberikan atensi khusus pada sektor ekonomi digital karena pengaruh disrupsi masifnya terhadap lanskap ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat.

"Pemerintah pasti senang kalau ada masyarakat yang semakin sejahtera tapi kan juga keamanan dalam penggunaan jaringan internet dan seterusnya, keamanan siber, ya itu juga penting banget untuk mereka. Dan mereka tentunya perlu seperti pelatihan, terus kemudian dihubungkan dalam satu ekonomi digital sehingga mereka lebih mudah lagi di dalam berproduktivitas," jelasnya.

Fokus khusus lainnya diarahkan pada ekonomi hijau sebagai respons atas ancaman krisis iklim global serta kalkulasi Produk Domestik Bruto (PDB) Hijau.

"Kita semakin sadar tentang climate change, dampaknya luar biasa sehingga pemerintah bisa sama memberikan insentif nanti kepada pelaku ekonomi yang lebih pro terhadap ekonomi hijau. Misalkan mereka punya pengolahan limbah yang lebih baik, mereka memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan, atau mereka kemudian menggunakan input-input yang juga ramah lingkungan," terangnya.

Penghitungan PDB Hijau ini ditujukan untuk mengukur dampak kerusakan lingkungan dan penyusutan sumber daya alam yang kerap beriringan dengan kemajuan ekonomi suatu negara.

"Jadi kita bisa hitung, kalau di dalam GDP itu gross domestic product atau ukuran skala ekonomi negara, itu bisa dihitung juga GDP hijaunya. Jadi, semakin maju sebuah negara, bisa jadi kemajuannya diikuti oleh kerusakan lingkungan. Itu kan yang tidak kita inginkan," pungkasnya.