Mentan Bantah Isu Perampasan Tanah Warga Papua Murah

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah keras informasi mengenai pengambilan tanah warga Papua secara tidak wajar dengan harga di bawah Rp 100 ribu per hektare, Sabtu (18/7/2026). Dilansir dari Detik Finance, pernyataan tersebut disampaikan saat merespons pertanyaan peserta dalam acara Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Program pengembangan sektor pertanian di wilayah timur Indonesia tersebut ditegaskan tidak menggunakan sistem pengambilalihan hak kepemilikan tanah milik masyarakat setempat. Sebaliknya, pemerintah memberikan bantuan berupa pencetakan sawah baru serta penyediaan infrastruktur pendukung yang sepenuhnya diserahkan menjadi hak milik warga secara gratis.

Hingga saat ini, total luas lahan pertanian yang sudah dibangun oleh pemerintah di Papua telah mencapai sekitar 137 ribu hektare. Seluruh area cetak sawah tersebut tetap dikuasai oleh penduduk lokal dengan dukungan dana fasilitas dari pemerintah yang menyentuh angka triliunan rupiah.

"Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp 100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian," ujar Amran dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Dalam pelaksanaan di lapangan, pihak kementerian juga mendistribusikan ratusan unit alat mesin pertanian, menginisiasi pembentukan Brigade Pangan, dan membangun saluran irigasi. Berbagai bantuan fisik ini diberikan guna memicu produktivitas komoditas lokal seperti kelapa dan sagu.

"Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis.

Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat," jelas Amran.

Pemerintah mengeklaim program ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal melalui skema pengelolaan mandiri. Berdasarkan catatan kementerian, seorang petani yang mengelola lahan seluas 3 hingga 4 hektare kini mampu mengantongi pendapatan bersih hingga belasan juta rupiah per bulan.

"Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan," beber Amran.

Mentan mengungkapkan adanya respons positif dari masyarakat lokal yang justru mengharapkan perluasan area cetak sawah sewaktu dirinya melakukan kunjungan kerja. Proyek akselerasi pertanian ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka pemerataan pembangunan nasional.

"Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare. Mereka ingin ikut merasakan manfaat program ini. Itu fakta yang saya alami langsung," tutur Amran.

Pihak kementerian mengimbau para generasi muda agar bersikap lebih kritis dan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap segala informasi terkait proyek strategis nasional. Hal ini dinilai penting guna menghindari penyerapan narasi keliru yang berpotensi memicu keretakan sosial.

"Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya," tambah Amran.