DPR Minta Badan Gizi Nasional Evaluasi Moratorium Dapur Gratis

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membatasi durasi moratorium pembangunan dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah penundaan ini dinilai merugikan para mitra kelembagaan yang telah menginvestasikan dana besar, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Minggu (19/7/2026).

Yahya Zaini menjelaskan bahwa kebijakan baru BGN yang meliputi moratorium dapur, pemfokusan ulang penerima manfaat, dan efisiensi anggaran telah menimbulkan keluhan di kalangan asosiasi serta konsorsium mitra MBG.

"Terkait dengan moratorium dapur baru Komisi IX telah mengadakan RDPU dengan mitra MBG yang terdiri dari berbagai asosiasi dan konsorsium," kata Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Para mitra menuntut perlakuan yang adil karena kerja sama pembangunan dapur tersebut memiliki legalitas kelembagaan yang sah dengan BGN, lengkap dengan identitas resmi (ID).

"Aspirasi mereka BGN harus berlaku adil dan menempatkan mereka secara setara, karena mereka secara resmi mendapat persetujuan bekerjasama dengan BGN untuk membangun dapur dan telah mendapat ID. Kerjasama mereka sah secara kelembagaan dengan BGN, bukan kerjasama dengan perorangan," sambung Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Pihak DPR menyoroti beban finansial yang dihadapi mitra akibat pembangunan ini, di mana sebagian dari mereka harus mengajukan pinjaman bank atau menjual aset demi membiayai proyek fisik tersebut.

"Mereka juga sudah keluar uang untuk menjaga dan merawat bangunan yang sudah selesai. Mereka telah berinvestasi jadi harus dihargai dan diperhatikan oleh BGN," ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Politisi Partai Golkar ini meminta BGN segera menetapkan tenggat waktu moratorium dan memprioritaskan kelanjutan dapur yang sudah mengantongi Surat Perjanjian Kerja Sama Induk (SPPI) serta akun virtual.

"BGN harus punya limit waktu untuk melakukan moratorium sekaligus evaluasi serta membuat klasifikasi terhadap dapur yang bagaimana yang masih bisa dilanjutkan kerjasamanya," papar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Ketidakpastian akibat durasi moratorium yang terlalu lama dikhawatirkan mengganggu program yang melibatkan pendanaan masyarakat ini.

"Bagi dapur yang sudah ada SPPI dan sudah ada virtual accountnya harus diprioritaskan untuk dilanjutkan. Kedua, dapur yang sudah selesai dibangun juga perlu mendapat prioritas. BGN jangan terlalu lama melakukan moratorium karena hal ini menyangkut kepastian," sambung Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

DPR juga memberikan perhatian khusus pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sebab terdapat sekitar 2.000 unit dapur yang selesai dibangun namun operasionalnya tertahan kebijakan penghentian sementara.

"Yang perlu mendapat prioritas untuk dilanjutkan adalah pembangunan dapur di daerah 3T. Informasinya ada 2.000 dapur yang sudah selesai di bangun tapi sekarang terkendala dengan adanya moratorium. Itu harus diprioritaskan untuk dilanjutkan kerjasamanya," tutur Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Merespons tuntutan tersebut, Wakil Kepala BGN Trenggono sebelumnya telah meminta waktu kepada mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) guna melakukan penataan menyeluruh terhadap sistem program MBG.

"Kemarin keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi hanya penghentian sementara," kata Trenggono, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

BGN saat ini berfokus memverifikasi dan menata ulang sekitar 27 ribu unit SPPG yang tersebar di berbagai daerah, termasuk wilayah 3T, sebelum mengaktifkan kembali program secara penuh.

"Kita berikan waktu dong untuk menata kembali. Sejumlah 27 ribu sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain, seperti yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), semuanya akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya," jelas Trenggono, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.