MenPAN-RB Surati ASN Setelah Kritik Parlemen Terkait Kinerja

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengirimkan surat terbuka kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sabtu (18/7/2026) guna mengapresiasi kinerja sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga integritas pelayanan.

Langkah penulisan surat melalui akun Instagram resmi tersebut diambil setelah adanya kritik dari parlemen mengenai performa serta mentalitas para pegawai pemerintahan. Dilansir dari berita detikcom, surat terbuka ini menekankan agar ASN tetap berdedikasi melayani masyarakat dalam segala keterbatasan.

"Untuk seluruh ASN yang saya cintain dan banggakan. Melalui pesan ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh ASN yang setiap hari terus bekerja melayani masyarakat," kata Rini Widyantini, MenPAN-RB.

Rini mengharapkan agar segenap aparatur negara tidak kehilangan semangat dalam mengabdi meski tidak semua pengorbanan mereka mendapat perhatian publik.

"Teruslah menjaga integritas, menguatkan semangat pengabdian dan menjadi kebanggaan Indonesia," ujar Rini Widyantini, MenPAN-RB.

Kritik dari parlemen yang memicu surat tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat kerja bersama KemenPAN-RB, BKN, dan LAN di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).

Rifqinizamy mendesak adanya peningkatan indikator kinerja atau key performance indicator (KPI) guna mendongkrak kualitas kerja birokrasi, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kita ke depan mungkin, Ibu MenPAN-RB dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, perlu meningkatkan sedikit KPI (key performance indicator) kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita, apakah itu pegawai negeri sipil (PNS) termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," ujar Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI.

Politikus Partai NasDem tersebut juga menyoroti kelemahan ASN yang dianggap kalah kompetitif dibanding pegawai swasta karena proses digitalisasi saat ini belum berhasil mengubah mentalitas kerja mereka.

"Ekosistem digitalnya belum berubah, mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi," sebut Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI.