Kemendagri Raih Realisasi Anggaran 2025 Sebesar Rp3,76 Triliun

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaporkan bahwa efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 tidak mengganggu kinerja kementeriannya. Berdasarkan data yang dilansir dari Detikcom, realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri mencapai Rp3,76 triliun atau sekitar 99,46 persen dari pagu efektif Rp3,79 triliun pada rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

"Dan ini, (capaian) 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga," ujar Tito, Menteri Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri awalnya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp4,79 triliun untuk tahun 2025. Jumlah tersebut kemudian disesuaikan menjadi Rp2,61 triliun karena kebijakan efisiensi belanja pemerintah, sebelum akhirnya dinaikkan kembali menjadi Rp3,79 triliun berkat relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan guna menyokong berbagai agenda strategis nasional.

Dana tambahan tersebut dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi Ditjen Dukcapil, mendanai belanja wajib, program prioritas, serta memperkuat operasional Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia. Selain itu, anggaran ini digunakan untuk mendukung kegiatan akademis di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan program-program prioritas pemerintah daerah lainnya.

Dari sektor pendapatan, Kementerian Dalam Negeri membukukan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp1,22 triliun, setara dengan 225,30 persen dari target awal sebesar Rp545,62 miliar. Lonjakan pendapatan ini utamanya didorong oleh penyediaan layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh Ditjen Dukcapil.

"Kemudian kami sampaikan mengenai prestasi atas realisasi program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah wajar tanpa pengecualian, dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014," jelas Tito, Menteri Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri juga mencatatkan nilai kinerja anggaran sebesar 94,69 dengan kategori sangat baik dan indeks reformasi birokrasi di angka 91,01 dengan kategori A. Di samping itu, kementerian memperoleh predikat sangat baik untuk evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dengan nilai 78,99 serta Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 2025.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak karena semua yang kami capai ini tidak lain dari pengawasan dan rapat kerja yang sering dilaksanakan, termasuk juga ke lapangan oleh para pimpinan dan Komisi II DPR RI. Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos pos lintas batas, sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan dan Alhamdulillah dinilai dari semua lembaga tadi cukup baik bahkan sangat baik," tutur Tito, Menteri Dalam Negeri.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, serta para pejabat teras Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.