DPR Soroti Antrean BBM Bersubsidi Akibat Migrasi Konsumen

Komisi XII DPR menyoroti persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah dalam rapat bersama BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (16/7/2026).

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, pertemuan tersebut dihadiri oleh 32 anggota komisi dari delapan fraksi untuk membahas pasokan energi nasional. Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, mengonfirmasi bahwa pasokan komoditas energi tersebut sebenarnya berada dalam posisi aman berdasarkan laporan resmi yang diterima.

"Dapat kami sampaikan bahwa kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depot masing-masing," kata Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR.

Bambang menjelaskan bahwa lonjakan antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) muncul karena peralihan konsumsi masyarakat secara masif. Konsumen yang sebelumnya membeli produk nonsubsidi dengan spesifikasi tinggi kini berpindah ke produk penugasan pemerintah.

"Dijelaskan bahwa terkait dengan antrean tersebut mungkin disebabkan antara lain karena pertama, adanya shifting dari pada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non-subsidi beralih kepada BBM subsidi," tutur Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR.

Selain faktor perpindahan konsumsi, legislator juga mengidentifikasi adanya indikasi kebocoran distribusi di lapangan. Penyelewengan ini disinyalir melibatkan oknum yang mengalihkan komoditas kompensasi tersebut untuk keperluan komersial.

"Kemudian juga kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya," kata Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR.

Merespons situasi penumpukan kendaraan tersebut, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengidentifikasi bahwa kendala pemenuhan kebutuhan ini mayoritas terkonsentrasi pada kawasan perlintasan angkutan barang. Pihaknya berkolaborasi dengan badan usaha niaga untuk meredam kecemasan konsumen di berbagai wilayah.

"Ini penting untuk menjadi dicermati bahwasanya prinsipnya BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga berjuang keras, best effort untuk menyalurkan dan menyediakan BBM seluruh SPBU yang tersebar tersebut," ucap Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas.

Otoritas hilir migas ini menargetkan pemulihan efisiensi distribusi di jaringan pengisian dapat rampung dalam waktu singkat. Penumpukan volume kendaraan dinilai murni terjadi akibat lonjakan permintaan yang didorong oleh kecemasan psikologis konsumen.

"Untuk normalisasi dan paling lama satu sampai dua hari ke depan, Insyaallah semua akan terurai dan cukup lancar kembali. Ini hanya masalah panic buying, ini hanya masalah kondisi yang kurang perhatian dari seluruh masyarakat yang sama-sama mengantre di SPBU-SPBU sekitarnya," sebut Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas.