Wamendagri Bima Arya Minta Gubernur Transformasikan Kepemimpinan Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menginstruksikan para gubernur untuk memperkuat koordinasi dan menjaga integritas demi mengawal program prioritas nasional. Arahan ini disampaikan saat membuka Rapat Kerja Gubernur Anggota Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (16/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Bima Arya yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa gubernur mengemban peran strategis sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat. Oleh karena itu, sinergi yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota wajib dibangun secara rutin, baik secara tatap muka maupun daring.

"Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri [Dalam Negeri] itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Nggak pernah absen.

Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan Bapak-Ibu untuk fokus tetap pada rakor-rakor," kata Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Kemendagri menegaskan bahwa kepemimpinan daerah tidak boleh sepenuhnya didelegasikan kepada sekretaris daerah, melainkan harus dikawal langsung hingga tingkat bawah. Para gubernur juga diminta memberikan perhatian khusus pada penyelesaian sengketa batas wilayah yang saat ini tengah dicicil oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

"Pak Menteri meminta Bapak-Ibu untuk juga memberikan atensi kepada persoalan-persoalan batas daerah, kabupaten, kota, dan desa, dan lain-lain. Ini kita ingin selesaikan secara dicicil oleh teman-teman di Adwil. Nah itu arahan dari Pak Menteri yang harus saya sampaikan," jelas Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Penyesuaian Transfer ke Daerah diharapkan tidak menurunkan capaian Standar Pelayanan Minimal di daerah. Bima mengingatkan ada lima tantangan utama saat ini, yaitu geopolitik global, program prioritas, janji kampanye, algoritma media sosial, dan risiko hukum, sehingga kepala daerah dituntut menjadi pemimpin transformatif.

"Kami berharap sekali di forum ini Gubernur Kaltim sebagai Ketua [APPSI] bisa terus menginspirasi best practices masing-masing yang transformer itu, dijadikan contoh bagi yang underperformer," tambah Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah daerah kemudian diimbau untuk memprioritaskan pembangunan kualitas manusia melalui sektor pendidikan dan pelatihan demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah tersebut selaras dengan teori ekonomi terkait pentingnya ekosistem sumber daya manusia di samping investasi fisik.

"Jadi mari kita sama-sama belajar dan kuatkan bagaimana membangun ekosistem di sini," kata Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Agenda Rapat Kerja APPSI ini turut dihadiri oleh Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, jajaran gubernur dari berbagai provinsi, serta dewan pakar asosiasi.