Akbar Supratman Siap Kawal Inpres Percepatan Pembangunan Irigasi

Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi sekaligus mengawal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, seperti dikutip dari Detikcom. Langkah ini diambil demi mendukung perkuatan ketahanan pangan nasional serta mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tersebut pada tanggal 30 Januari 2025.

Kebijakan ini memfokuskan pada percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi lewat penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Instruksi ini ditujukan kepada sejumlah menteri koordinator, menteri teknis, kepala lembaga nasional, hingga para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Akbar, sektor pertanian tidak akan bisa berkembang secara optimal jika tidak didukung oleh ketersediaan sistem irigasi yang memadai.

Kondisi jaringan irigasi di berbagai daerah saat ini dinilai masih membutuhkan perhatian serius, baik untuk pembangunan baru maupun perbaikan saluran yang rusak. "Ketersediaan air merupakan kebutuhan utama bagi sektor pertanian. Karena itu, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi harus menjadi prioritas nasional khususnya didaerah Provinsi Sulawesi Tengah. Saya siap memfasilitasi dan mengawal usulan Instruksi Presiden agar seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan memiliki pedoman yang sama dalam mempercepat pembangunan irigasi," ujar Akbar, Kamis (16/7/2026).

Keberadaan Inpres ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh program pembangunan infrastruktur air berjalan secara terintegrasi dalam satu kebijakan nasional. Akbar menambahkan bahwa irigasi menjadi infrastruktur dasar yang berpengaruh langsung pada indeks pertanaman, produktivitas lahan, efisiensi air, dan keberlanjutan produksi pangan nasional. Pembangunan sarana pengairan ini dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang bagi masa depan bangsa Indonesia.

Indonesia diyakini memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia apabila ditopang oleh infrastruktur pertanian yang modern dan berkelanjutan.

"Di Sulawesi Tengah Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan seluruh infrastruktur pendukung pertanian tersedia dengan baik sehingga petani dapat meningkatkan produktivitasnya. Ketahanan pangan adalah bagian penting dari ketahanan nasional," kata Akbar.

Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat potensi dukungan anggaran daerah yang cukup signifikan bagi sektor ini. Masing-masing dari 12 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Tengah direncanakan mendapatkan alokasi sekitar Rp 25 miliar untuk proyek irigasi tersebut.

Melalui skema anggaran tersebut, 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah berpotensi memperoleh total pagu dana sekitar Rp 325 miliar.

Total tersebut belum termasuk kemungkinan alokasi khusus untuk Kota Palu jika nantinya masuk dalam cakupan program pemerintah pusat. Dana ini disiapkan guna memperbaiki jaringan air yang rusak, meningkatkan kapasitas sarana yang ada, serta membuka lahan pertanian produktif baru.

Percepatan proyek infrastruktur pengairan diproyeksikan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru. Guna menghimpun masukan komprehensif, komunikasi intensif akan terus dibangun bersama Komisi V DPR RI, Kementerian PUPR, akademisi, serta organisasi petani.

Segenap elemen bangsa juga diajak untuk terlibat aktif menyukseskan program penguatan sektor agraris nasional ini. "Pembangunan irigasi bukan hanya soal membangun saluran air, tetapi membangun masa depan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga kedaulatan bangsa. Semangat gotong royong dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan agenda besar ini," tutur Akbar.