KPPU Fokuskan Pengawasan pada Sektor Pangan hingga Ekonomi Digital

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memfokuskan pengawasan pada sektor pangan, energi, ekonomi digital, hingga infrastruktur logistik, dilansir dari Detik Finance. Prioritas baru tersebut disampaikan oleh Ketua KPPU Gopprera Panggabean saat menggelar media briefing di Jakarta Pusat pada Rabu (15/7/2027).

Langkah memperluas pengawasan ke sektor infrastruktur logistik ini diambil karena tingginya biaya pengiriman barang di Indonesia. Hal tersebut berdampak langsung pada beban operasional yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha di tanah air.

"Biaya biaya logistik memang cukup, besar juga memengaruhi cost, dari pelaku usaha ya, biaya logistik kita kan cukup, cukup tinggi juga," kata Ketua KPPU Gopprera Panggabean.

Selain logistik, KPPU di bawah kepemimpinan baru ini juga memprioritaskan perbaikan indeks persaingan usaha. Peningkatan indeks ini diyakini memiliki korelasi kuat dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah.

"Jadi, ini peran KPPU terkait dengan, ada beberapa dimensi, yang diukur ya, untuk indeks persaingan, salah satunya misalnya, struktur, artinya struktur pasar, yang oligopoli monopoli, kita harus masukin, jangan sampai memang, pelaku-pelaku usaha itu, melakukan, praktek-praktek, praktek monopoli itu, atau persaingan tidak sehat," terang Ketua KPPU Gopprera Panggabean.

Gopprera Panggabean resmi memimpin KPPU bersama Hilman Pujana sebagai Wakil Ketua untuk masa jabatan 9 Juli 2026 hingga 8 Januari 2029. Pemilihan tersebut dilakukan melalui mekanisme internal Rapat Komisi yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2026.

Duet kepemimpinan baru ini akan mengemban tugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Selain itu, mereka juga bertugas mengawasi kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.