Asosiasi Desa Dukung Koperasi Desa Merah Putih dengan Catatan Evaluasi

Sebanyak 10 asosiasi desa menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini diyakini mampu menjadi motor penggerak perekonomian di tingkat desa.

Meski memberikan dukungan penuh, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dinilai masih memerlukan berbagai evaluasi mendalam. Evaluasi ini mencakup aspek operasional hingga keadilan anggaran desa.

Dilansir dari Detik Finance, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Wahyudin Mapparenta, menyatakan pihaknya mendukung penuh pembangunan koperasi desa di Indonesia.

Namun, Wahyudin memberikan catatan penting agar operasional koperasi tidak terhenti setelah proses pembangunan fisik selesai dilakukan.

"Kami masih ingat betul di bulan Juli, itu kemudian Bapak Presiden melakukan launching untuk 103 Kopdes Merah Putih yang menjadi proyek percontohan nasional. Namun, sampai hari ini kemudian, 103 Kopdes ini itu hilang entah ke mana," kata Wahyudin.

Wahyudin menilai aktivitas perekonomian dan perputaran usaha di dalam koperasi percontohan tersebut saat ini tidak berjalan dengan jelas.

"Aktivitas-aktivitas ekonomi, perputaran usaha dalam kopdes ini itu kemudian tidak jelas. Ini yang selalu kami kritisi, bahwa kemudian program-program mulia dari bapak Presiden, bapak Prabowo Subianto, itu tentu harus diterjemahkan oleh instansi-instansi terkait dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang mengikat, tidak berubah-ubah dan muaranya semua baik untuk kepentingan masyarakat," ujar Wahyudin.

Persoalan lain yang disoroti adalah ketidakmerataan pembangunan fisik serta pemotongan dana desa yang dinilai mendahului pembangunan fasilitas koperasi.

"Kami selalu mempertanyakan terkait dengan rasa keadilan bagi desa-desa yang belum dibangun KDMP-nya tetapi kemudian dana desanya telah terpotong. Ini yang selalu kami minta agar dilakukan penundaan pemotongan dana desa bagi desa-desa yang yang KDMP belum terbangun di desa tersebut," ucap Wahyudin.

Ia mendesak agar kementerian terkait serta seluruh pemangku kepentingan segera mengoptimalkan pelaksanaan program agar dana desa yang terpotong memberikan hasil yang sepadan.

"Jangan sampai kemudian KDMP ini secara sarana-prasarana telah terbangun dan kemudian membuat desa-desa, dana desanya terpotong sedemikian besar. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya itu kemudian tidak maksimal," tutur Wahyudin.

Pihaknya menegaskan posisi asosiasi akan tetap melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya program ini.

"Makanya APDESI berposisi sebagai pihak yang sangat mendukung program ini sangat-sangat mendukung tetapi tentu kami mengawasi bagaimana kementerian kooperasi ataupun istansi-istansi terkait itu kemudian tetap mengawal bagaimana kokdes ini bisa bergerak dan berjalan maju," kata Wahyudin.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI), Wargiyati, menjelaskan fungsi strategis koperasi desa ini di masa depan.

Menurutnya, koperasi desa akan bertindak sebagai agen resmi untuk menyalurkan berbagai komoditas subsidi langsung kepada masyarakat desa.

"Jadi tujuannya memudahkan, nggak bakalan ada kelangkaan gas, kelangkaan pupuk karena disalurkan lewat Kopdes Merah Putih, dan tentu saja menyerap tenaga kerja juga karena kemarin kita sudah diskusi bahwa tenaga kerja yang ada di Kopdes melibatkan warga desa," kata Wargiyati.

Koperasi ini juga direncanakan menjadi distributor produk retail untuk warung-warung kelontong di desa dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan harga pasar.

"Keberadaan warung-warung di desa jangan khawatir karena Kopdes Merah Putih nanti tidak akan menjual produknya dengan harga di bawah harga warung. Justru Kopdes Merah Putih nanti akan jadi distributor warung-warung yang ada di desa dengan harga lebih murah dari harga pasar," tutur Wargiyati.

Langkah ini diklaim akan membantu menjaga keberlangsungan usaha mikro di tingkat desa sekaligus meningkatkan keuntungan para pedagang kecil.

"Jadi warung-warung yang ada di desa Itu tetap akan hidup bahkan lebih beruntung dengan keberadaan Kopdes dan Kelurahan Merah Putih," kata Wargiyati.

Koperasi desa juga diproyeksikan untuk menyerap produk lokal guna memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wargiyati menegaskan, jika ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menolak menyerap produk dari desa setempat, pihaknya akan segera melaporkan hal tersebut.

"Kopdes itu sebagai penyalur produk desa untuk MBG, dan MBG yang nggak mau terima produk desa kita laporkan. (Sudah MoU dengan) Menteri Desa, Menteri Koperasi, BGN," ujar Wargiyati.

Forum dukungan ini diwakili oleh 10 organisasi desa, yaitu DPP APDESI Merah Putih, DPP APDESI, DPP AKSI, DPP PAPDESI, KOMPAKDESI, PP PPDI, DPN PPDI, DPP ABPEDNAS, DPP PABPDSI, dan DPP Gema Desa Nuswantoro.