BPDP Jamin Anggaran Program B50 dan Solar Nelayan Aman

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memastikan kecukupan anggaran untuk membiayai program biodiesel B50 dan pemberian diskon solar bagi nelayan pada Rabu (15/7/2026) di Jakarta Pusat. Dilansir dari Detik Finance, langkah ini diambil guna menjaga kelangsungan berbagai program strategis berbasis sawit nasional.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah menyatakan bahwa kebutuhan dana untuk program biodiesel tahun ini diperkirakan mencapai Rp 32,3 triliun. Meskipun kebutuhan dana tersebut besar, alokasi untuk peremajaan sawit rakyat (PSR), sarana dan prasarana (sarpras), hingga riset dipastikan tetap aman.

"Kan sudah saya sampaikan tadi, PSR, sarpras, riset, SDM, tidak boleh tidak ada dananya," kata Mohammad Alfansyah, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP.

Selain program utama tersebut, BPDP juga membahas alokasi anggaran kurang dari Rp 1,5 triliun untuk menyokong penyediaan 400 ribu kiloliter solar nonsubsidi dengan harga khusus bagi nelayan. Mengenai kesiapan pembiayaan skema bantuan tersebut, pihak manajemen menyatakan kesanggupan penuh lembaga dalam memberikan dukungan finansial.

"(Kesiapan dana), BPDP siap support aja," tutur Mohammad Alfansyah, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP.

Terkait potensi peningkatan pungutan ekspor sawit guna menambah kas lembaga, penyesuaian tarif tersebut dinilai belum mendesak untuk diterapkan dalam waktu dekat. Kecukupan dana saat ini dipandang masih memadai untuk mengover seluruh program yang berjalan sepanjang tahun ini.

"Insyaallah cukup, tahun ini cukup," sebut Mohammad Alfansyah, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa nelayan akan menerima solar nonsubsidi seharga Rp 15.000 per liter setelah mendapat potongan harga sebesar Rp 3.600 dari harga pasar yang mencapai Rp 18.600 per liter. Skema insentif tersebut dipastikan sepenuhnya menggunakan dana kelolaan BPDP dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).