Bapanas Ungkap Kenaikan Harga Beras Dipicu Tingginya Gabah Petani

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membeberkan faktor utama yang menyebabkan harga beras di pasaran masih bertahan di level tinggi. Lonjakan ini dipicu oleh mahalnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa pergerakan harga beras di pasar sangat bergantung pada fluktuasi harga GKP. Saat ini, rata-rata harga GKP di tingkat petani telah menembus angka Rp 7.000 hingga Rp 7.500 per kilogram (kg).

Menurut I Gusti Ketut Astawa, banderol eceran komoditas pokok tersebut mustahil diturunkan jika modal bahan baku di petani sudah melampaui asumsi Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah sendiri mematok acuan nilai GKP ideal sebesar Rp 6.500 per kg.

"Tentu kalau GKP-nya tinggi, di atas Rp 7.000 tentu harga beras kan tidak mungkin (murah) di (tingkat) eceran ya. Karena kita membuat asumsi harga eceran tertinggi itu dengan GKP Rp 6.500. Nah, kalau GKP-nya lebih dari Rp 6.500. Tenu tidak akan bisa sesuai dengan harga eceran, apalagi di atas Rp 7.000," ujar Ketut dilansir dari Detik Finance di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

Kendati demikian, Ketut melihat adanya dampak positif dari fenomena tingginya nilai jual gabah tersebut. Kondisi ini membuat para petani menikmati keuntungan yang layak, yang dinilai krusial untuk memotivasi produksi demi mewujudkan target swasembada pangan nasional.

"Nah, kalau kita ingin menjadi negara produsen, ingin swasembada, tentu ini sisi positif. Kenapa? Karena harganya nyaman bagi petani kita, nyaman bagi petani kita untuk berproduksi," jelas ia.

Guna meredam beban di sisi konsumen, pemerintah telah menyiapkan instrumen mitigasi. Langkah tersebut di antaranya berupa penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta program bantuan pangan.

Bantuan pangan tahap kedua dijadwalkan menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ketut menilai intervensi pasokan dalam jumlah besar ini efektif memotong rantai ketergantungan pasar ritel secara masif.

"Bantuan pangan bagi 33,24 juta, kalau satu keluarga ada tiga orang saja, kali tiga kan sekitar 60 lebih atau 70 juta lebih sudah kita bantu, 90 juta sekian orang sudah dibantu dengan bantuan pangan. Itu sudah meringankan masyarakat kita yang membutuhkan," jelasnya.

Pemerintah optimistis bahwa penyaluran logistik gratis yang mulai digelontorkan pada Agustus 2026 tersebut akan langsung menekan volume permintaan beras di pasar umum. Pengurangan tekanan ini diproyeksikan mampu mengerem laju inflasi.

"Kalau sudah turun di bulan Agustus tentu bayangkan saja 33 (penerima manfaat) kali tiga (orang), berarti 1.000.000 beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan," jelasnya.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa rata-rata harga beras nasional masih tinggi pada pekan kedua Juli 2026. Berdasarkan pencatatan otoritas statistik, harga komoditas utama tersebut kini menyentuh Rp 15.499 per kg.

"Beras, minyak goreng perlu mendapatkan perhatian walaupun perubahan IPH-nya relatif rendah, tetapi level harganya sudah sangat tinggi. Ini yang sebenarnya dibayar oleh masyarakat. Walaupun IPH-nya rendah, artinya harganya stabil, tetapi stabil pada harga yang tinggi," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (13/7) dikutip CNN.

Data BPS menunjukkan terdapat 128 kabupaten dan kota yang melaporkan kenaikan harga beras hingga pekan kedua Juli 2026. Jumlah wilayah yang mengalami kenaikan ini meningkat dibandingkan posisi pada pekan pertama bulan yang sama.

Secara spasial, grafik kenaikan harga beras terjadi di 29 provinsi di Indonesia. Sebaliknya, pergerakan nilai jual tercatat stagnan di wilayah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Meskipun mayoritas wilayah mengalami kenaikan, tren penurunan harga beras mulai terdeteksi di beberapa daerah produksi. Wilayah yang mencatatkan penurunan di antaranya adalah Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.