BGN Siapkan Operasional Dapur Makan Gratis Daerah 3T di Sumatra dan Banten

Badan Gizi Nasional (BGN) bersama DPR RI mematangkan kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) guna memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah penyiapan fasilitas ini dilakukan setelah rampungnya pembangunan infrastruktur dapur gizi di beberapa daerah seperti Kepulauan Riau, Banten, dan Sumatra, sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Antara, dan goriau.com.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mendesak BGN segera mengoperasikan 15 dapur SPPG di wilayah 3T Kabupaten Karimun yang telah selesai dibangun sejak Januari 2026.

"Kami berharap dapur-dapur seperti ini segera dioperasionalkan," ujar Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI.

Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyatakan seluruh sarana dan prasarana telah memenuhi persyaratan sehingga penundaan operasional berpotensi menghambat pemerataan manfaat program bagi masyarakat kepulauan.

"Di sini, sudah berdiri dapur SPPG yang sudah 100 persen, bahkan sudah diapraisal oleh BGN pada Januari lalu. Tetapi, setelah enam bulan berlalu, belum ada tindak lanjut dari pihak BGN," ungkap Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI.

Zainul meminta instansi terkait segera mengambil langkah konkret agar fasilitas tersebut dapat langsung dirasakan kegunaannya oleh masyarakat yang menghadapi tantangan geografis berat.

"Kami berharap (dapur yang selesai dibangun) ini segera dioperasionalkan oleh BGN. Tidak perlu menunggu terlalu lama dan tidak perlu mencari skema-skema lain karena seluruh fasilitas sudah siap untuk beroperasi," tutur Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI.

Sementara itu, Ketua Koordinator BGN Kabupaten Lebak Asep Royani mengonfirmasi kesiapan 51 dapur di daerahnya untuk melayani peserta didik serta kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita.

Dari total 51 unit tersebut, saat ini baru lima dapur yang lolos verifikasi kelayakan dan dipastikan mulai beroperasi pada pekan depan dengan distribusi menggunakan kendaraan kabin ganda.

BGN Lebak juga sedang melakukan pengkajian khusus untuk penyaluran MBG bagi masyarakat Suku Badui yang anak-anaknya tidak bersekolah formal dan bermukim di medan perbukitan yang sulit dijangkau.

Di wilayah Sumatra, Koordinator Wilayah BGN untuk Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Syartiwidya menyatakan sekitar 50 persen fasilitas SPPG di daerah terpencil telah siap dan tinggal menunggu petunjuk teknis operasional dari pusat.

"Daerah 3T sekarang SPPG-nya hampir sekitar 50 persen sudah siap untuk berjalan. Tinggal kita menunggu arahan saja bagaimana mekanisme pelaksanaannya," kata Syartiwidya, Koordinator Wilayah BGN untuk Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Syartiwidya menjelaskan bahwa dapur di kawasan pelosok akan memiliki kapasitas layanan dan luas bangunan yang lebih kecil dibanding wilayah aglomerasi, yakni di bawah 1.000 penerima manfaat.

"Jumlah penerima manfaatnya di bawah 1.000 orang. Luas bangunan beserta fasilitasnya juga lebih kecil dibandingkan SPPG reguler," ujar Syartiwidya, Koordinator Wilayah BGN untuk Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Tantangan utama perluasan ke wilayah terpencil dinilai bukan masalah investasi, melainkan kesiapan sumber daya manusia yang akan ditempatkan sebagai kepala fasilitas di lokasi yang sulit diakses.

"Kalau terkait investor saya rasa tidak menjadi masalah karena mereka tentu sudah memiliki perhitungan sendiri. Yang agak menjadi kendala nanti justru penempatan Kepala SPPG di sana, karena lokasinya cukup jauh. Dibutuhkan keikhlasan dan kesiapan dari anak-anak kita yang akan menjadi kepala SPPG di daerah tersebut," jelas Syartiwidya, Koordinator Wilayah BGN untuk Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

BGN regional saat ini bersiap untuk langsung mengaktifkan seluruh unit layanan di daerah terpencil begitu instruksi resmi dari pusat diterbitkan.

"Dalam waktu dekat ini kita tunggu arahan dari BGN Pusat. Kalau sudah diminta untuk menjalankan SPPG di daerah terpencil, tentu akan langsung kita laksanakan," tutur Syartiwidya, Koordinator Wilayah BGN untuk Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.