Satgas PRR Mulai Pembangunan Jembatan Enang Enang Juli 2026

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) memastikan pembangunan infrastruktur terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, segera dimulai pada Juli 2026. Langkah ini diambil setelah terjadinya kesepakatan antara masyarakat dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh mengenai penanganan Jembatan Enang-Enang, dilansir dari Detikcom.

Mediasi langsung dilakukan oleh Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, pada Selasa (7/7). Upaya tersebut bertujuan menyelesaikan perbedaan pendapat terkait keamanan struktur jembatan yang amblas akibat tanah labil.

Struktur salah satu sisi jembatan diketahui miring dan amblas sedalam tiga meter, sehingga BPJN Aceh sempat menyarankan pengalihan arus kendaraan demi keselamatan. Namun, warga setempat memilih bergotong royong memperbaiki akses secara mandiri agar tetap bisa melintas demi menghemat biaya transportasi.

"Balai PU sana menyampaikan tidak berani nanggung risiko kalau ada apa-apa karena itu tanahnya labil sekali," ujar Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian.

Tito menambahkan bahwa inisiatif warga di lapangan berfokus pada perbaikan akses jalan, bukan pada perbaikan struktur utama jembatan tersebut.

"Warga bukan membangun jembatannya. Tapi yang dibangun oleh masyarakat adalah akses yang amblas tadi," kata Muhammad Tito Karnavian.

Pemerintah akhirnya menetapkan solusi bertahap, meliputi perkuatan struktur lama untuk akses terbatas serta pembangunan jembatan baru di dekat lokasi tersebut. Selain itu, jalan alternatif Simpang Wer Lah akan diperlebar dari empat meter menjadi enam meter dan dilengkapi jembatan permanen baru.

"Saya datang ke sana untuk melakukan mediasi, melihat langsung dan setelah kita mediasi intinya boleh diperkuat strukturnya, tapi enggak boleh truk lewat. Hanya boleh jalan kaki, roda dua, roda empat. Kemudian dibuat jembatan baru dan jalan pintasnya dibuatkan jembatan baru dan diaspal.

Kira-kira seperti itu. Itulah solusinya dari saya," jelas Muhammad Tito Karnavian.

Seluruh proyek infrastruktur ini ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2026 oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama instansi terkait. Satgas PRR menegaskan bahwa dialog ini merupakan bentuk pencarian solusi bersama demi keselamatan dan mobilitas warga.

"Sekali lagi bukan pemerintah tidak memperhatikan. Ini beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," pungkas Muhammad Tito Karnavian.