MPR Dukung Kebijakan Prabowo Terapkan Biodiesel B50

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui implementasi biodiesel B50 pada Minggu (12/7/2026), dilansir dari Detikcom.

Langkah strategis peningkatan mandatori biodiesel dari B40 ke B50 tersebut dinilai mampu menekan ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak jenis solar. Selain itu, kebijakan ini diproyeksikan dapat memaksimalkan potensi sumber daya energi domestik secara optimal.

"Program B50 sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi. Indonesia memiliki sumber daya yang besar dan sudah saatnya potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor energi," ujar Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI.

Politisi yang menyandang gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini menambahkan, program B50 memiliki nilai krusial dalam memitigasi ketidakpastian geopolitik global saat ini. Gejolak tersebut dinilai rentan memengaruhi stabilitas harga serta pasokan energi di dalam negeri.

"Gejolak geopolitik menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap energi impor merupakan kerentanan strategis. Karena itu, upaya Presiden Prabowo memperkuat produksi dan pemanfaatan energi dalam negeri harus kita dukung sebagai bagian dari agenda ketahanan dan kedaulatan energi nasional," lanjut Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI.

Kendati demikian, implementasi kebijakan ini memerlukan persiapan matang dari sisi kesiapan teknis serta infrastruktur penunjang. Aspek kelayakan cakupan ekosistem bahan bakar mulai dari produksi, penyimpanan, distribusi, hingga kecocokan mesin kendaraan harus dipastikan berjalan berkelanjutan.

"Peningkatan dari B40 ke B50 bukan sekadar menaikkan angka campuran biodiesel. Kita harus memastikan seluruh ekosistemnya siap, termasuk kualitas bahan bakar, infrastruktur distribusi dan kesiapan mesin. Pengujian dan pengawasan kualitas harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepastian," jelas Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI.

Pemerintah juga diingatkan untuk menjaga keseimbangan alokasi kelapa sawit demi memenuhi kebutuhan energi, pangan domestik, dan pasar ekspor. Tata kelola bahan baku yang cermat diperlukan agar tidak memicu gejolak harga komoditas pangan berbasis sawit.

"Kebijakan energi harus dilihat secara menyeluruh. Kita tentu ingin mencapai kemandirian energi, tetapi pada saat yang sama harus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga dan petani memperoleh manfaat yang adil," kata Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI.

Penekanan juga diberikan pada sektor lingkungan, di mana peningkatan produksi biodiesel tidak boleh memicu ekspansi lahan perkebunan baru yang merusak hutan. Optimalisasi produktivitas lahan hiện ada melalui program peremajaan sawit rakyat disarankan menjadi prioritas.

"B50 harus menjadi bagian dari transisi energi yang berkelanjutan. Karena itu, peningkatan produksi harus didorong melalui produktivitas, efisiensi dan penguatan petani sawit, bukan melalui pembukaan lahan yang merusak lingkungan," tegas Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI.

Lebih lanjut, dampak ekonomi dari program ini diharapkan dapat terdistribusi secara inklusif kepada para petani sawit mandiri dan pelaku usaha skala nasional.

"Jangan sampai nilai tambah dari program B50 hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Petani sawit rakyat harus menjadi bagian penting dari rantai pasok dan memperoleh manfaat nyata dari kebijakan ini," ungkap Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI.

Langkah penguatan ini menjadi komitmen bersama dalam memastikan kesiapan teknis dan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

"Kami mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi. B50 adalah langkah strategis ke arah tersebut. Tugas kita bersama adalah memastikan implementasinya siap secara teknis, kuat secara ekonomi, adil bagi masyarakat dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan," tutup Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI.