Lonjakan Kebangkrutan Perusahaan Jepang Cetak Rekor 12 Tahun Terakhir

Gelombang kebangkrutan melanda ribuan korporasi di Jepang sepanjang semester pertama tahun ini akibat depresiasi mata uang yen yang memicu pembengkakan inflasi nasional. Dilansir dari Detik Finance, data Tokyo Shoko Research menunjukkan sebanyak 5.346 perusahaan gulung tikar selama semester I-2026 atau mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen secara tahunan.

Kondisi ini mencatatkan rekor tertinggi kasus kebangkrutan di Jepang dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Tekanan finansial tersebut berdampak paling signifikan terhadap sektor usaha kecil dan menengah yang mengalami pengetatan arus kas akibat penurunan angka penjualan serta krisis tenaga kerja yang berkepanjangan.

Kebangkrutan yang dipicu oleh lonjakan harga komoditas meningkat 27,6 persen menjadi 439 kasus, sedangkan permasalahan kelangkaan pekerja memicu kenaikan 37,7 persen menjadi 237 kasus. Secara khusus, klaster kebangkrutan akibat lonjakan biaya upah karyawan melonjak drastis hingga 2,4 kali lipat menyentuh angka 120 kasus.

Peningkatan kasus kebangkrutan terjadi di delapan dari sepuluh sektor industri, dengan sektor jasa mencatatkan angka tertinggi sebesar 1.819 kasus atau naik 7,2 persen, disusul oleh sektor konstruksi dengan 1.026 kasus. Berdasarkan sebaran geografis, fenomena ini melanda sembilan wilayah di Jepang kecuali kawasan Tohoku, di mana kenaikan tertinggi terjadi di Hokuriku sebesar 37,3 persen dan Hokkaido sebesar 17,1 persen.

Lembaga riset tersebut juga mengonfirmasi bahwa instabilitas situasi geopolitik di Timur Tengah sudah mulai mengganggu stabilitas arus kas pelaku usaha kecil dan menengah. Pada Juni 2026 saja, angka kebangkrutan bulanan terpantau melompat hingga 20,4 persen secara tahunan menjadi 1.021 kasus.

"Laju kebangkrutan mungkin akan meningkat mulai musim gugur," kata seorang pejabat perusahaan riset dikutip dari The Mainichi, Minggu (12/7/2026).

Pihak Tokyo Shoko Research menegaskan bahwa sebaran kasus yang masif di hampir seluruh teritorial negara menunjukkan bahwa krisis ini telah menjadi isu nasional.

"Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Jepang. Artinya, tekanan yang dialami dunia usaha bukan hanya persoalan daerah tertentu, melainkan mencerminkan perlambatan yang bersifat nasional," muat laporan tersebut.