Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Program Bedah Rumah BSPS 2026

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengakselerasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya guna mengejar target pemugaran 400 ribu unit rumah pada tahun 2026. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi efisiensi program yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Jumat (10/7), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah percepatan ini dipicu oleh temuan bahwa sejumlah data usulan calon penerima dari daerah belum memenuhi kriteria dan memerlukan verifikasi ulang di lapangan. Selain itu, beberapa pemerintah daerah dinilai belum memberikan perhatian khusus terhadap jalannya program bantuan sosial perumahan tersebut.

"Bedah rumah lebih kurang 400 ribu untuk target tahun ini. Kemudian kita ingin mempercepat, ini sudah bulan Juli. Kita ingin mempercepat agar program ini dari Kawasan Permukiman ini betul-betul bisa sesuai dengan target," kata Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Tito Karnavian menjelaskan bahwa ketidaksiapan validasi data di tingkat daerah dapat menghambat realisasi kuota yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat. Jika usulan daerah tidak memenuhi syarat, alokasi anggaran berisiko dialihkan ke wilayah lain yang lebih siap secara administratif.

"Kalau nanti asal diajukan, enggak memenuhi syarat, targetnya tadi yang diberikan oleh Menteri PKP misalnya di daerah itu 200 [rumah], ternyata yang masuk kriteria persyaratan hanya 50 [rumah], ya sudah 150 [rumah lain]-nya mungkin diserahkan kepada daerah lain yang lebih siap. Jadi, jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah kecewa," ungkap Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Guna mengatasi kendala pendataan ini, jajaran pemerintah daerah diminta memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik di tingkat kabupaten dan kota. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat proses penyaringan data masyarakat yang berhak menerima stimulan perumahan.

"Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah, ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini," tegas Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa kelancaran program perbaikan rumah tidak layak huni ini akan membawa dampak positif langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja baru di daerah. Proses verifikasi yang akurat menjadi kunci utama sebelum eksekusi pemugaran dapat dimulai.

"Nah itu yang kita harapkan, itu bisa bergerak di lapangan untuk mengumpulkan data, membantu verifikasi kelayakannya, sehingga bisa dieksekusi dengan baik," pungkas Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Pertemuan yang membahas evaluasi tahapan BSPS ini juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran dinas terkait dari seluruh Indonesia secara daring.