Pemerintah Tekan Ketimpangan Ekonomi Dorong Perbaikan Koefisien Gini

Pemerintah Indonesia fokus menekan ketimpangan ekonomi melalui perbaikan koefisien gini di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/7/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas laporan proyeksi peningkatan jumlah orang super kaya di Tanah Air yang diprediksi melonjak tajam dalam lima tahun ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa akselerasi program unggulan terus didorong untuk memperbaiki indikator ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat tersebut.

"Ya, arahan Bapak Presiden kita sekarang mendorong perbaikan koefisien gini. Jadi program itu yang kita coba dan kita akselerasi dengan beberapa program unggulan Pak Presiden," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Upaya penyerapan kelompok kelas menengah ke tingkat yang lebih baik terus diupayakan pemerintah, sementara pemenuhan kebutuhan kelompok rentan miskin tetap dijaga. Kebijakan ini diwujudkan melalui perpanjangan program bantuan beras selama tiga bulan untuk periode Juli hingga September.

"Jadi dengan berbagai program itu diharapkan kelas menengah ini juga bisa ketarik, dan yang desil 4 ke bawah kita jaga kebutuhan mereka untuk pangan. Makanya kita luncurkan program tambahan yang beras ini kita lanjutkan 3 bulan," tutur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sektor perumahan juga menjadi sasaran penguatan pemerintah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang menyasar pelaku UMKM dengan pembiayaan hingga Rp5 miliar. Alokasi anggaran untuk program ini dinaikkan secara signifikan demi memperluas daya jangkau masyarakat.

"Kemudian kita dorong program perumahan karena perumahan itu kunci untuk masyarakat kelas menengah dan ke bawah, dimana salah satunya kan dari program baru yang diluncurkan dengan kredit usaha rakyat yang sampai Rp 5 miliar. Dan realisasinya ini cukup bagus dan sampai akhir tahun kita naikkan plafonnya ke Rp 50 triliun," beber Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Stimulus lain seperti PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan program peningkatan daya beli liburan juga tetap berjalan. Selain itu, stabilitas harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan biodiesel dipertahankan demi menjaga konsumsi domestik tetap kuat.

"Kemudian PPN DTP, PPh ditanggung pemerintah kita masih jalankan. Kemudian juga kita untuk mendorong daya beli termasuk untuk program liburan ini juga kita dorong. Kemudian kita jaga kan harga Pertalite dan harga biodiesel kita jaga pada harga subsidi," sebut Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan laporan Knight Frank yang dilansir dari Detik Finance, jumlah individu dengan kekayaan bersih minimal US$ 30 juta atau Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) di Indonesia diproyeksikan meroket 82 persen pada 2031. Nilai tersebut setara dengan Rp540 miliar per individu dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS.

"Indonesia berada di peringkat teratas, dengan jumlah penduduk yang memiliki kekayaan lebih dari US$ 30 juta diperkirakan melonjak 82% pada 2031," tulis laporan Knight Frank.

Secara statistik, jumlah orang super kaya di Indonesia diprediksi meningkat dari 3.866 orang pada tahun 2026 menjadi 6.966 orang pada tahun 2031. Tingkat pertumbuhan sebesar 82 persen ini menempatkan Indonesia di posisi teratas, mengungguli Arab Saudi dan Polandia yang mencatat proyeksi pertumbuhan di atas 60 persen.