Hamas Bubarkan Pemerintahan di Gaza Demi Rencana Perdamaian

Kelompok militan Hamas yang menguasai Jalur Gaza mengumumkan pembubaran pemerintahan mereka awal pekan ini. Langkah tersebut diambil untuk menyerahkan kewenangan administratif yang telah mereka kelola selama hampir dua dekade, seperti dilansir dari Detikcom.

Hamas menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan membuka akses bagi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Badan transisi tersebut direncanakan mengambil alih pengelolaan administrasi sipil di wilayah Gaza.

Pengalihan wewenang ini merupakan bagian dari rencana perdamaian yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS) sejak Oktober 2025 lalu. Kendati demikian, kebijakan tersebut memicu perdebatan mengenai efektivitas perubahan politik di lapangan.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar merespons pengumuman tersebut dengan sikap skeptis. Saar menilai pemerintah sipil baru akan tetap bergerak di bawah pengaruh Hamas selama kelompok tersebut masih memegang senjata.

Saar juga menegaskan kembali posisi negaranya mengenai penataan ulang politik di kawasan tersebut.

"Pelucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Jalur Gaza tetap menjadi prasyarat bagi restrukturisasi politik," kata Saar.

Sejumlah pengamat mengartikan manuver Hamas bukan sebagai penyerahan kekuasaan murni atau sekadar formalitas simbolis. Langkah ini dipandang sebagai upaya mengaktifkan kembali proses politik yang sempat buntu tanpa harus melucuti persenjataan terlebih dahulu.

Rencana perdamaian usulan AS pada Oktober 2025 sebenarnya telah merancang pembentukan pemerintahan baru yang diisi oleh teknokrat independen. NCAG sendiri merupakan badan transisi berisi pakar Palestina yang diawasi Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump.

NCAG dilaporkan telah mulai beroperasi pada Januari 2026. Namun, hingga kini para anggotanya masih tertahan di Kairo, Mesir, karena belum mendapatkan izin masuk ke wilayah Jalur Gaza.

Pakar studi Islam dari Universitas Hebrew Yerusalem, Simon Wolfgang Fuchs, memberikan analisisnya mengenai situasi ini. Fuchs berpendapat bahwa substansi utama berada pada pesan politik yang ingin disampaikan, bukan pada pembubaran formalitas lembaga.

"Dengan langkah yang lebih berhati-hati, Hamas ingin mengirimkan sinyal bahwa kelompok tersebut tidak dapat disalahkan atas proses politik yang mandek," kata Fuchs kepada DW.

Dalam dinamika terbaru, Hamas tampak menahan diri dari aksi konfrontasi langsung. Kelompok ini berusaha memperlihatkan kepatuhan terhadap draf perdamaian inisiasi AS dan menunjukkan kesiapan melakukan tindakan nyata di lapangan.

Berdasarkan kesepakatan damai, badan transisi seharusnya sudah mulai bertugas di Gaza seiring dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap. Namun, situasi riil di lapangan menunjukkan kondisi yang bertolak belakang.

"Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya," kata Fuchs.

Militer Israel saat ini justru menguasai area Jalur Gaza yang lebih luas ketimbang beberapa bulan sebelumnya. Oleh karena itu, Fuchs menilai pengumuman Hamas merupakan strategi untuk memecah kebuntuan politik yang sedang terjadi.

Lembaga think tank The Washington Institute menyebutkan bahwa pengalihan urusan sipil kepada teknokrat telah masuk dalam poin perdamaian AS sejak Februari 2026. Langkah ini juga mendapat perhatian dari pengamat internasional lainnya.

Surat kabar Inggris The Guardian mengutip analisis dari pakar Timur Tengah, Max Rodenbeck dan Muhammad Shehada. Mereka menilai Hamas ingin mematahkan argumen Israel yang menyalahkan kegagalan rekonstruksi pada pemerintahan Hamas.

Melalui langkah ini, Hamas juga mencoba menekan posisi politik Israel dan AS. Menurut kedua pakar tersebut, fokus utama kini bergeser pada pemenuhan syarat-syarat dimulainya pembangunan kembali Gaza, bukan lagi tentang siapa yang memegang tampuk kekuasaan.

Walakin, keraguan besar tetap menyelimuti proses ini karena Hamas belum bersedia melepaskan aset militer mereka. Poin tersebut diidentifikasi oleh banyak analisis sebagai akar permasalahan yang belum terurai.

Menurut lembaga konsultan Dewan Keamanan PBB, Security Council Report, dokumen Dewan Perdamaian memuat 15 poin peta jalan. Aturan itu mewajibkan Hamas menanggalkan seluruh fungsi militer, kepolisian, dan administratif agar pemerintahan teknokrat bisa berjalan sepenuhnya.

Skema yang disusun Dewan Perdamaian mengamanatkan pelucutan senjata Hamas dan mundurnya militer Israel dilakukan secara paralel. Laporan Dewan Keamanan mengonfirmasi bahwa hubungan timbal balik ini terhenti sehingga menyumbat jalur transisi.

Ujian Sektor Militer dan Pengaruh Belakang Layar

Fuchs memandang penyelesaian sektor militer sebagai indikator krusial dalam perkembangan konflik ini. Washington disinyalir lebih mendahulukan berdirinya pemerintahan sipil daripada penuntasan masalah persenjataan Hamas, yang memicu skeptisisme Israel.

"Ada kekhawatiran bahwa meskipun Hamas ingin membahas struktur sipil, mereka menunda pertanyaan persoalan militer tanpa batas waktu," kata Fuchs.

Hingga saat ini, deklarasi penyerahan kekuasaan sipil tersebut belum membawa dampak praktis di Jalur Gaza. Pemerintahan transisi masih berada di luar wilayah, ditambah dengan kendala kelangkaan anggaran, staf, serta kepastian pasukan pengamanan internasional.

Aktivitas birokrasi di kementerian setempat pun masih dijalankan oleh petugas lama untuk sementara waktu.

"Saat ini, pembubaran pemerintahan tersebut pada dasarnya bersifat simbolis," kata Fuchs. "Itulah sebabnya, untuk saat ini, segalanya tetap sama."

Media Israel Jerusalem Post mengulas prediksi alternatif mengenai perkembangan dinamika politik ini. Hamas diperkirakan sengaja melepas tanggung jawab formal pemerintahan namun tetap mengendalikan jalannya roda politik dari balik layar.

Analisis media tersebut mempertanyakan apakah Hamas benar-benar bersedia melepas otoritas mereka atau hanya sekadar memodifikasi pola kepemimpinan. Terobosan politik yang konkrit dari pernyataan Hamas ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di masa depan.