Pemerintah Siapkan Uji Coba Ulang Sistem Tol MLFF

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sedang mempersiapkan uji coba lanjutan untuk sistem pembayaran tol tanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada Kamis (9/7/2026). Langkah ini diambil setelah proyek tersebut belum juga diterapkan meski telah memasuki tahun keenam sejak penandatanganan perjanjian kerja sama, seperti dilansir dari Detik Finance.

Rencana pengujian kembali ini didasarkan atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan keandalan teknologi tersebut. Sebelumnya, uji coba perdana dari sistem berbasis navigasi satelit ini sempat dilaksanakan di Tol Bali Mandara pada akhir Desember 2023.

Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati menjelaskan dalam rapat bersama Komisi V DPR bahwa proses penyiapan sedang berjalan demi merealisasikan target pengujian pada tahun ini.

"MLFF itu memang pertama kali penandatanganan PKS itu Maret 2021, jadi sekarang sudah melangkah ke tahun ke-6. Tapi saat ini, update proses, kami sedang melaksanakan penyiapan untuk melakukan uji coba kembali. Harapannya uji coba kembali bisa juga dilaksanakan di tahun ini," ujar Ni Komang, Kepala BPJT.

Evaluasi menyeluruh dari instansi pengawas menjadi alasan utama di balik keputusan pemerintah untuk tidak langsung menerapkan sistem ini secara penuh di seluruh ruas tol.

"Untuk saat ini memang seperti saya sampaikan kita sedang melakukan persiapan uji coba kembali atas rekomendasi dari BPKP. Saat itu sudah di-review oleh BPKP dan direkomendasikan agar dilakukan uji coba kembali secara komprehensif untuk memastikan apakah sistem ini secara teknis bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol Indonesia," jelas Ni Komang, Kepala BPJT.

Di sisi lain, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) melalui Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mengungkapkan adanya resistensi internal terkait rencana pengalihan hak pengumpulan dana tol kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP). Kebijakan ini dinilai berisiko mengganggu stabilitas finansial pengelola jalan tol.

"Sehingga kalau hak pengumpulan tol ini kemudian dicabut oleh pemerintah, diberikan kepada kepada BUP, maka secara otomatis kami akan mengalami default terhadap bank, itu," terang Ni Komang, Sekretaris Jenderal sementara ATI Kristiyanto yang dikutip melalui pernyataan Ni Komang dalam rapat.

Persoalan jaminan pinjaman bank bagi para investor dan kreditur menjadi kendala krusial yang hingga kini belum menemukan titik temu antara pengusaha tol dan pemerintah.

"Nah, ini yang kami juga sangat sulit sekali menyampaikan hal ini kepada para lender dan juga kepada investor-investor kami. Jadi ini masalah pokok kami," sambung Ni Komang, Sekretaris Jenderal sementara ATI Kristiyanto yang dikutip melalui pernyataan Ni Komang dalam rapat.

Selain masalah finansial, aspek teknis berupa tingkat akurasi teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang diusung oleh PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) juga dipertanyakan karena dianggap masih di bawah performa sistem e-toll saat ini.

"Sehingga kami belum bisa mendapatkan jawaban atas selisih yang 6% tersebut jika kemudian sistem yang dibawa oleh Roatex tersebut adatopsi. Karena mereka menggunakan sistem GNSS. Mungkin ini permasalahan pokok yang selama ini menjadi polemik di kami di kalangan di internal BUJT," kata Ni Komang, Sekretaris Jenderal sementara ATI Kristiyanto yang dikutip melalui pernyataan Ni Komang dalam rapat.