DPRD Singkawang Desak PLN Hentikan Pemadaman Listrik Bergilir

DPRD Kota Singkawang mendesak PT PLN (Persero) UP3 Singkawang untuk menepati komitmen dalam menghentikan pemadaman listrik bergilir paling lambat Sabtu, 11 Juli 2026. Langkah ini menyusul kerugian besar yang dialami masyarakat, pelaku UMKM, hingga pengemudi ojek daring di wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

"Dalam pembahasan ini kami mempertanyakan konsistensi dan komitmen manajemen PLN untuk merealisasikan bahwa pemadaman bergilir dapat diselesaikan pada 11 Juli 2026," kata Harry Sarasati Widha S, Ketua Komisi II DPRD Singkawang dalam rapat dengar pendapat pada Rabu (8/7/2026).

Harry menilai kepastian pemulihan sistem kelistrikan sangat krusial mengingat Singkawang bertumpu pada sektor jasa dan pariwisata. Selain menuntut percepatan normalisasi, pihak legislatif meminta PLN memberikan kompensasi sesuai Peraturan Menteri ESDM serta mengimbau warga agar tetap menjaga situasi kamtibmas.

"Kami berharap PLN meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi hak-hak pelanggan yang terdampak," ujar Harry Sarasati Widha S, Ketua Komisi II DPRD Singkawang.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Singkawang, Roby Sanjaya, turut menyampaikan berbagai keluhan warga mengenai dampak sistemik dari gangguan pasokan listrik ini. Aliansi mengusulkan pembentukan panitia kerja pengawasan pelayanan publik serta mengawal realisasi kompensasi berupa pengurangan tagihan atau tambahan token.

"Komitmen inilah yang kami minta benar-benar direalisasikan karena pemadaman bergilir sangat berdampak terhadap masyarakat," kata Roby Sanjaya, perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Singkawang.

Pihaknya menyatakan akan terus mengawasi janji manajemen kelistrikan tersebut hingga batas waktu yang telah disepakati.

"Kami akan mengawal realisasi kompensasi tersebut. Jika setelah 11 Juli masih terjadi pemadaman bergilir, kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku," tutur Roby Sanjaya, perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Singkawang.

Dampak buruk pemadaman ini juga memicu penurunan omzet pengemudi ojek daring hingga separuh akibat penutupan massal restoran mitra dan gangguan sinyal komunikasi. Perwakilan pengemudi ojol Singkawang, Sukri, mengungkapkan keluhan operasional mereka dalam forum keluhan tersebut.

"Dampaknya sangat terasa, yaitu turunnya pendapatan," kata Sukri, perwakilan pengemudi ojol Singkawang.

Sukri menjelaskan bahwa para pengemudi kerap merugi karena pesanan otomatis batal setelah mereka telanjur tiba di lokasi restoran yang ternyata tutup akibat ketiadaan daya.

"Kadang kami sudah menempuh perjalanan cukup jauh, ternyata restoran tutup karena listrik padam. Kami rugi waktu dan bahan bakar," ujar Sukri, perwakilan pengemudi ojol Singkawang.

Selain penurunan performa akun di aplikasi, para pekerja jalanan ini berharap PLN memikirkan skema bantuan sosial bagi pekerja harian yang terdampak langsung secara ekonomi.

"Kalau kompensasi pelanggan listrik sudah ada aturannya. Tetapi bagaimana dengan kami sebagai pekerja ojol yang pendapatannya ikut terdampak? Kami berharap ada solusi atau bentuk bantuan sehingga kami juga bisa bertahan memenuhi kebutuhan keluarga," ucap Sukri, perwakilan pengemudi ojol Singkawang.

Merespons tuntutan tersebut, Manajer PT PLN (Persero) UP3 Singkawang, Made Hary Palguna, menjelaskan pemadaman dipicu gangguan suplai pembangkit. Saat ini, PLN memprioritaskan pasokan listrik ke fasilitas vital seperti rumah sakit dan mengerahkan seluruh sumber daya untuk merampungkan perbaikan sistem.