DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Dana SAL Pemerintah di Himbara

Komisi XI DPR RI menggelar rapat tertutup bersama seluruh Direktur Utama Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026), untuk membahas kinerja penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan.

Dilansir dari Bloomberg Technoz, rapat yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB tersebut baru dimulai pukul 14.00 WIB hingga selesai pukul 17.40 WIB, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI yang kompak bungkam setelah pertemuan usai.

Pertemuan ini memfokuskan pembahasan pada isu penyaluran kredit hingga kondisi likuiditas perbankan nasional yang memanfaatkan dana SAL milik pemerintah.

Meskipun dicecar pertanyaan oleh awak media setelah rapat berakhir, para petinggi bank pelat merah tersebut memilih untuk tidak memberikan penjelasan mendetail mengenai hasil evaluasi kinerja SAL.

"Nanti, nanti. Tanya yang lain. Sorry, sorry," kata Hery Gunardi, Direktur Utama BRI.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh pimpinan bank syariah milik BUMN yang turut menghadiri pertemuan tertutup di gedung parlemen tersebut.

"Saya enggak bisa komen ya," ujar Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BSI.

Keengganan untuk memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai rincian hasil rapat mengenai performa dana cadangan pemerintah juga ditunjukkan oleh pimpinan Himbara lainnya.

"Kita cuma ngobrol doang kok, ah gue balik dulu ya," tutur Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN.

Di sisi lain, perwakilan dari Bank Mandiri memberikan sedikit gambaran normatif mengenai substansi dari apa yang diperbincangkan bersama para anggota dewan.

"SAL lebih kepada membahas penyaluran segala macam. Kita ikuti seperti yang diarahkan pemerintah," ucap Riduan, Direktur Utama Bank Mandiri.

Pihak legislatif kemudian memberikan klarifikasi mengenai alasan di balik keputusan untuk menyelenggarakan rapat peninjauan ini secara tertutup dari jangkauan media.

"Rapat tertutup karena kita ingin mendengarkan kebutuhannya Himbara soal SAL itu seperti apa dan kita ingin mendengarkan secara khusus apa saja yang menjadi isu di dalam penyaluran kredit Himbara terkait dengan SAL itu," ujar Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR.

Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa informasi yang beredar masih memerlukan proses verifikasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak memicu polemik di ruang publik sebelum adanya keputusan permanen.

"Ya kan harus disinkronkan harus disamakan persepsinya, kebutuhan di industri perbankan khususnya Himbara seperti apa. Terus kemudian kebijakan likuiditas itu seperti apa dari Bank Indonesia. Kemudian masalah undisbursed loan yang menurut data bank sentral maupun pengawas bank itu seperti apa," ungkap Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR.

Sebelum agenda ini berjalan, pihak Kementerian Keuangan telah membeberkan kepastian mengenai total volume dana cadangan pemerintah yang akan ditempatkan pada sistem perbankan nasional.

"Dari Rp281 triliun kan awalnya, Rp110 triliun ditarik bulan ini. [mau] dikembalikan lagi Rp110 triliun jadi tetap Rp281 triliun. Iya, sebentar lagi lah, segera lah [dikembalikan]. Itu dijaga sampai dengan bulan Desember 2026," kata Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.