Pemerintah Matangkan Regulasi Harga Ekspor Listrik Hijau ke Singapura

Share

Pemerintah Indonesia tengah mematangkan regulasi tarif ekspor listrik hijau ke Singapura demi memastikan tercapainya kesepakatan yang adil bagi kedua negara pada Senin (6/7/2026), dilansir dari Bloombergtechnoz.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan penentuan tarif berada di tangan pemerintah dan proses negosiasi saat ini masih berjalan dinamis karena nilai komersial yang ada belum ideal.

"Terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kan kita masih negosiasi tentang harga. Dan regulasi kita kan memang harga itu ada di pemerintah. Kita pengen ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Pemerintah berkomitmen untuk tidak terburu-buru menyepakati angka penjualan sebelum mencapai titik keseimbangan yang memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional.

"Belum win-win. Saya merasa belum win-win kalau sekarang harganya," tutur Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Meski proses perundingan harga masih berjalan alot, optimisme tetap ada bahwa hambatan komersial ini akan segera mendapatkan solusi melalui pembahasan yang intensif.

"Tinggal di titik itu saja. Tapi saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu kok. Kita pengen semuanya harus punya manfaat yang win-win-lah untuk kedua belah pihak," tambah Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Proyek pengiriman energi bersih ini merupakan bagian dari kesepakatan besar yang terintegrasi dalam Nota Kesepahaman (MoU) strategis antara Indonesia dan Singapura sejak tahun lalu.

"Ada tiga MoU kita. Satu adalah ekspor listrik ke Singapura, listrik hijau. Yang kedua adalah kawasan industri hijau.

Yang ketiga adalah untuk storage CCS [Carbon Capture and Storage]-nya. Dan itu kan merupakan satu kesatuan yang kita tandatangani di tahun kemarin," jelas Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Terkait rencana pembangunan pabrik panel surya di Batam beserta infrastruktur transmisi bawah laut, seluruh ekosistem pendukung tersebut nantinya akan digarap secara terintegrasi.

"Solar panel, ya. Akan diarahkan ke sana, akan ada kerja sama ya," pungkas Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Pada pertengahan tahun 2025, kerja sama energi terbarukan ini mencakup nilai investasi hingga US$50 miliar atau sekitar Rp815 triliun melalui MoU antara Bahlil dengan Menteri Kedua Bidang Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng.

Singapura direncanakan membangun kawasan industri hijau di Batam, Bintan, dan Karimun dengan nilai investasi di atas US$10 miliar demi mendorong penggunaan energi bersih.

“Ini adalah bagian kerja sama yang baik, yang saling menguntungkan. Apalagi dunia sekarang mendorong untuk produk-produknya itu semua harus memakai energi yang bersih,” kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM pada Jumat (13/6/2025).

Ekspor listrik lintas batas ini ditargetkan mencapai kapasitas 3,4 gigawatt (GW), yang membutuhkan pasokan produksi panel surya sebesar 18,7 GW dan baterai 35,7 GWh dari hilirisasi industri di Indonesia.

“Di dunia sekarang tidak akan mungkin sebuah produk industri itu akan kompetitif dengan produk-produk lain di dunia kalau tidak memakai energi baru terbarukan dan atau prosesnya tidak mendekatkan pada green industry yang baik,” ucap Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) lintas batas ini memanfaatkan sumur minyak dan gas tua di Indonesia, menjadikannya potensi proyek CCS terbesar di Asia Tenggara.

“Karena kita mempunyai X daripada sumur-sumur minyak dan sumur-sumur gas,” imbuh Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Dalam jangka pendek, pengembangan proyek S-hub oleh Shell, ExxonMobil, dan Pertamina ini ditargetkan mampu menghasilkan pendapatan US$200 juta per tahun serta menyerap 1.600 tenaga kerja.

Follow publika.id on Google News Follow
Editors Team
sheila-amara-zahra
Author