Pansus DPD RI Desak Kekerasan di Papua Segera Dihentikan

Rangkaian kekerasan yang kembali melanda Tanah Papua dinilai tidak boleh lagi dipandang sebagai insiden berulang tanpa adanya penyelesaian. Situasi ini menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil tindakan konkret.

Hal tersebut menjadi penegasan dalam konferensi pers pasca Rapat Pleno Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI di Gedung DPD RI, seperti dikutip dari Detikcom. Eskalasi konflik dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan, termasuk insiden gugurnya seorang pilot warga negara Amerika Serikat di Yahukimo serta tewasnya sejumlah warga asli Papua di Intan Jaya.

"Kami memandang setiap nyawa yang hilang di Tanah Papua adalah tragedi kemানুsiaan. Kekerasan yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari rasa takut. Papua butuh kedamaian jadi kekerasan harus dihentikan," ujar Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Pansus Papua DPD RI, Yorrys Raweyai, dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).

Kondisi keamanan yang tidak menentu saat ini telah mengganggu ketenangan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah di Papua dianggap tidak dapat bergantor sepenuhnya pada pendekatan keamanan saja, melainkan butuh kebijakan dialogis, pemenuhan hak masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua I Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, memaparkan bahwa pembentukan pansus ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi kelembagaan dalam mengawal isu strategis kemanusiaan di Papua. Lembaga ini bergerak untuk mengumpulkan data, menyerap aspirasi warga, serta merumuskan rekomendasi resmi bagi pemerintah pusat.

"Kami tidak datang untuk mencari siapa yang paling benar atau paling salah. Kami datang untuk memastikan suara masyarakat Papua didengar dan menjadi bagian penting dalam penyusunan solusi yang komprehensif. Persoalan Papua tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akumulasi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh," kata Filep Wamafma.

Anggota Pansus Papua DPD RI, Eka Kristina Yeimo, mengutarakan bahwa fokus kerja mereka akan diarahkan pada perwujudan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang.

Senator asal Papua Tengah itu menilai seluruh tindakan kekerasan yang melibatkan pihak aparat, kelompok bersenjata, maupun warga sipil wajib diusut tuntas secara hukum. Hal ini krusial demi menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap negara.

"Kami mengajak seluruh pihak menghentikan segala bentuk kekerasan. Tidak ada kepentingan apa pun yang dapat dibenarkan apabila harus dibayar dengan hilangnya nyawa manusia. Papua membutuhkan ruang dialog, rekonsiliasi, dan kerja sama semua pihak untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan," tutur Eka Kristina Yeimo.

Yorrys Raweyai mengajak jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemuka adat, tokoh agama, serta elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi demi mewujudkan Papua yang damai. Hasil rekomendasi Pansus DPD RI ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam melindungi warga serta mendorong penyelesaian konflik yang adil dan humanis.