Banggar DPR Proyeksi Anggaran Makan Bergizi Gratis 2027 Turun

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 diproyeksikan mengalami penurunan menjadi Rp174 triliun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7/2026).

Penurunan tersebut terbilang cukup signifikan mengingat alokasi anggaran program MBG untuk tahun 2026 mencapai Rp268 triliun, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Kalau MBG, pasti turun," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Said menjelaskan penurunan ini berkaitan dengan penyesuaian kebutuhan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperkirakan berada di angka 21 ribu titik.

"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita," ujar Said.

Ia menambahkan perhitungan tersebut juga memperhitungkan integrasi anggaran kesehatan dari luar sektor pendidikan yang mencakup penanganan stunting dan ibu hamil.

"Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun," sambungnya.

Pemerintah diharapkan tetap mampu menjaga tata kelola serta kualitas gizi yang disalurkan kepada siswa sekolah dan ibu hamil meskipun terjadi pengurangan anggaran negara.

"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan.

Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," ungkapnya.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengonfirmasi bahwa besaran penurunan angka anggaran dari Rp268 triliun menuju Rp174 triliun tersebut tergolong tinggi.

"Kalau dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun ya tinggilah," ujar Said.

Keputusan resmi mengenai penetapan nilai anggaran program ini dijadwalkan akan disahkan melalui kesepakatan bersama dengan pihak pemerintah pada bulan September mendatang.

"Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang, palunya juga nggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," imbuhnya.