5 Fakta Terkait Rancangan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia

Pemerintah bersama DPR RI tengah menyusun draf Rancangan Undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) yang ditargetkan sah dalam waktu dekat. Berikut adalah 5 fakta terkait Pusat Finansial Internasional Indonesia yang tertuang dalam draf aturan tersebut.

• Definisi — Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) merupakan wilayah yang memiliki kemandirian keuangan dan administrasi serta kekhususan hukum tertentu yang mengadopsi, menerapkan, dan menyesuaikan dengan prinsip atau standar internasional.
• Tujuan Pembentukkan — Pembentukan PFII bertujuan meningkatkan daya saing keuangan Indonesia, mendorong inovasi sektor keuangan, menarik investasi, memfasilitasi pembiayaan sektor riil dan infrastruktur, serta memperkuat kontribusi ekonomi nasional.
• Permodalan — Modal awal PFII dapat berupa dana tunai, barang milik negara atau BUMN, serta aset sah lain yang bersumber dari badan usaha atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
• Kegiatan Usaha — Cakupan usahanya meliputi sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, family office, hingga bursa karbon, serta jasa penunjang seperti akuntan publik, notaris, dan konsultan hukum.
• Kelembagaan — Struktur kelembagaan PFII secara khusus akan terdiri dari Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Keuangan Jasa Keuangan PGII, dan Pengadilan PFII.