IESR Nilai Elektrifikasi Transportasi Lebih Efektif Dibanding B50

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai langkah elektrifikasi sektor transportasi jauh lebih efektif dalam memperkuat kemandirian energi dan menekan emisi karbon dibandingkan dengan penerapan mandatori pencampuran 50 persen biodiesel terhadap solar atau B50.

Pandangan tersebut dilansir dari Bloomberg Technoz berdasarkan hasil permodelan lembaga tersebut mengenai dampak kebijakan energi nasional. IESR memproyeksikan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai mampu mengurangi emisi sebesar 46 juta ton karbon dioksida pada 2060, yang berpotensi melonjak hingga 210 juta ton jika dikombinasikan dengan pembatasan usia kendaraan.

Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa memberikan penegasan bahwa pengurangan ketergantungan pada bahan bakar impor serta penguatan kemandirian energi dapat terwujud secara optimal jika pasokan listrik untuk elektrifikasi didominasi oleh energi terbarukan. Evaluasi menyeluruh kini diperlukan mengingat pemerintah berencana menerapkan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026.

"Namun, estimasi tersebut belum memperhitungkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi biodiesel saja akan memberikan dampak yang lebih kecil bagi penurunan emisi," ungkap Fabby dalam catatan yang dilansir medio pekan lalu.

Analisis lembaga tersebut memperkirakan peningkatan mandatori biodiesel hingga B60 dapat mereduksi emisi sekitar 88 juta ton pada 2060. Kebijakan pencampuran bahan bakar dinilai dapat diterima untuk strategi jangka pendek demi menekan impor solar, tetapi bukan sebagai strategi utama jangka panjang.

"Dibandingkan dengan penerapan B50, elektrifikasi sektor transportasi, dan penerapan standar efisiensi bahan bakar merupakan strategi yang lebih efektif dalam mencapai ketahanan dan kemandirian energi," jelas Fabby.

Sektor pangan turut berisiko terkena dampak akibat lonjakan kebutuhan minyak kelapa sawit (CPO) untuk program B50, termasuk ancaman terhadap harga minyak goreng, inflasi, serta kesejahteraan petani kecil. Fabby mengingatkan adanya biaya dan konsekuensi lintas sektor dari percepatan kebijakan ini yang awalnya dipicu oleh krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz pada akhir Februari 2026.

"Pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan impor solar, tetapi juga dari dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan," ujar Fabby.

Kondisi ekonomi dunia yang mendasari kebijakan tersebut kini dinilai telah bergeser seiring penurunan harga minyak global serta penurunan risiko gangguan pasokan impor. Indonesia juga sudah mulai mendiversifikasi sumber impor dan mengoptimalkan produksi solar dari kilang domestik.

"IESR menilai dasar ekonomi penerapan B50 perlu dievaluasi kembali karena kondisi yang mendasarinya telah berubah. Harga minyak dunia dan risiko gangguan impor minyak telah menurun, diversifikasi pasokan impor mulai dilakukan, dan produksi solar dari kilang dalam negeri," jelas Fabby.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia memproyeksikan kebijakan B50 dapat memberikan penghematan anggaran subsidi yang sangat signifikan. Kebijakan ini juga dirancang untuk memangkas impor bahan bakar minyak (BBM) hingga 4 juta kiloliter per tahun sekaligus mengamankan ketahanan energi nasional.

"Dalam satu tahun, bahkan dalam comedians enam bulan saja, sudah ada penghematan dari penggunaan bahan bakar fosil dan juga penghematan subsidi dari biodiesel yang diperkirakan mencapai Rp48 triliun," ujar Airlangga, ditulis Rabu (8/4/2026).

Langkah penghentian impor solar dipertegas oleh otoritas energi nasional yang menyatakan kesiapan pasokan dalam negeri seiring berjalannya program B50. Konsumsi solar domestik saat ini tercatat mencapai sekitar 39 pipi kiloliter per tahun yang sebelumnya dipenuhi melalui program B40 menggunakan fatty acid methyl ester (FAME).

"Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar," ujar Bahlil dalam agenda Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Mekanisme pencampuran solar menggunakan bahan baku CPO dengan metanol diterapkan untuk menghasilkan FAME yang menjadi basis program biodiesel. Melalui implementasi B50, pemerintah menargetkan pengurangan ketergantungan pasokan minyak mentah dari luar negeri secara signifikan.

"Dari 39 juta kiloliter itu kemarin B40, itu 40% pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur, jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40," jelas Bahlil.

Konversi energi melalui program B50 ini diproyeksikan mampu menutup setengah dari total kebutuhan solar harian di dalam negeri. Dengan demikian, volume impor minyak mentah Indonesia dapat ditekan ke tingkat yang lebih rendah.

"Jadi dengan B50 ini 50%, kan konsumsi kita 50% dari solar itu kurang lebih sekitar 300.000 barrel per day yang bisa kita cover. Jadi artinya impor crude kita yang 1 juta barrel per day itu tinggal sekitar 700.000 barrel per day, karena 300.000 barelnya itu dikonversi dengan B50, FAME itu," terangnya.