PDIP Sebut Safari Politik Jokowi di Jawa Tengah Alihkan Isu Ijazah

Rencana safari politik mantan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Jawa Tengah pada pertengahan Juli 2026 menuai kritik tajam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Langkah politik di wilayah yang dikenal sebagai basis massa banteng tersebut dinilai sebagai upaya pengalihan isu hukum.

Kritik tersebut disampaikan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, melalui keterangan tertulis kepada Tribun Video pada Sabtu (4/7/2026) malam. Pihak partai berlambang banteng moncong putih ini mengeluarkan tiga poin pernyataan sikap untuk merespons agenda tersebut.

Sorotan utama PDIP tertuju pada gugatan hukum terkait keaslian dokumen kelulusan mantan wali kota Surakarta tersebut yang kini tengah bergulir di meja hijau.

"Pertama, pengalihan isu dari pengadilan kasus tuduhan ijazah palsu ke Jokowi, harusnya dia fokus ke pengadilan saja." kata Guntur Romli, Juru Bicara PDIP.

Selain persoalan ijazah, Guntur menjabarkan bahwa pergerakan politik ini dirancang demi mengalihkan perhatian publik dari dinamika internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Organisasi politik tersebut belakangan menjadi pusat perhatian setelah pernyataan Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, mengenai kasus hukum Bupati Kuansing mencuat.

Mantan aktivis itu menambahkan bahwa turunnya langsung mantan kepala negara ke lapangan mengindikasikan rapuhnya posisi elektoral partai yang dipimpin anak bungsunya itu. Menurut penilaian PDIP, keterlibatan aktif figur eksternal mencerminkan ketidakpercayaan diri pengurus daerah dalam menghadapi kontestasi wilayah.

Guntur berpendapat jika kondisi internal partai tersebut berada dalam posisi yang kuat dan stabil, maka mantan presiden tidak perlu melakukan mobilisasi politik secara langsung ke berbagai daerah.