Kemendikdasmen Luncurkan SPMB PJJ untuk Atasi 2,4 Juta Anak Tidak Sekolah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada sekitar 2,4 juta Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia yang menghadapi hambatan akses pendidikan. Rentang usia mereka berada di angka 16 hingga 18 tahun.

Dikutip dari Detikcom, Kemendikdasmen melalui Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus meluncurkan gerakan Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah 2026.

Program ini berbeda dari penerimaan murid baru reguler karena memiliki tahapan yang panjang dan berkesinambungan. Sistem seleksi tidak dimulai dengan pendaftaran, melainkan melalui proses penjangkauan, pendampingan, hingga memastikan anak bertahan sekolah.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti menyatakan bahwa pemerintah harus mengubah cara pandang dalam menyediakan akses pendidikan. Penuntasan masalah ATS memerlukan pendekatan yang hati-hati dengan cara menjemput mereka langsung.

"Kita harus berani melakukan perubahan paradigma untuk anak-anak yang mengalami hambatan akses pendidikan bahwa negara harus hadir mendekati dan menjemput mereka," tutur Suharti.

Suharti menambahkan bahwa layanan pendidikan di Indonesia ke depan harus berkeadilan. Skema ini diwujudkan dengan menyediakan model pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan kondisi serta kebutuhan masing-masing anak.

Melalui SPMB PJJ, anak-anak tidak sekolah diharapkan dapat menuntaskan masa belajarnya. Peluang ini membuka kesempatan baru bagi mereka untuk memperbaiki kualitas masa depan.

Penerapan sistem pembelajaran jarak jauh membuat proses belajar tidak lagi terikat oleh ruang fisik bangunan sekolah. Model ini membangun ekosistem pendidikan yang fleksibel bagi peserta didik.

"Kita ingin memastikan tidak ada anak yang terlalu jauh untuk dijangkau, tidak ada mimpi anak Indonesia yang terhenti karena keterbatasan layanan pendidikan," kata Suharti.

Target Kelulusan Siswa

Proses SPMB PJJ dipastikan akan berjalan dalam jangka panjang. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin menerangkan bahwa program ini bukan sekadar urusan administrasi pendaftaran biasa.

Tujuan utama gerakan ini adalah mengembalikan anak-anak yang putus sekolah agar kembali aktif dalam ekosistem belajar. Keberhasilan program akan diukur dari konsistensi belajar para peserta didik.

"Target akhir dari SPMB PJJ ini adalah bukan hanya banyaknya pendaftar atau anak yang kembali aktif belajar, melainkan seberapa banyak anak yang mampu bertahan dan lulus," ujar Tatang.

Peluncuran program ini juga dibarengi dengan Deklarasi Nasional Gerakan Daerah Nol ATS melalui PJJ. Pada tahun 2026, agenda ini akan diterapkan di 32 provinsi dengan melibatkan total 132 sekolah.

Langkah strategis tersebut diinisiasi demi memastikan jumlah anak Indonesia yang kembali menempuh pendidikan dan menyelesaikan sekolahnya terus meningkat.