PSI Heran PDIP Terus Komentari Ijazah Joko Widodo

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyatakan keheranannya atas sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terus mengomentari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait persoalan ijazah, dilansir dari Detikcom pada Sabtu (4/7/2026).

Penegasan tersebut disampaikan guna merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang meminta Joko Widodo membawa ijazahnya saat melakukan safari politik ke Nusa Tenggara Timur. Pihak PSI menilai kritik yang dilayangkan para legislator PDIP tersebut terkesan mengabaikan tugas utama mereka di parlemen.

"Iya, harap maklum saja. Saya juga heran gitu. Kenapa para anggota DPR RI PDIP ini lebih senang mengomentari PSI dan Pak Jokowi ketimbang bekerja untuk rakyat, gitu.

Dan berapa anggota dewan tuh Hugua, Deddy Sitorus. Apa di PDIP tuh enggak ada kerjaan lain apa ya?" kata Bestari, Ketua DPP PSI.

Bestari menilai tindakan tersebut kontradiktif mengingat status kepesertaan Joko Widodo yang diklaim sudah bukan lagi bagian dari partai berlogo banteng tersebut.

"Selain menanggap-nanggapi yang katanya mereka sudah keluarkan dari PDIP, sudah enggak peduli tapi bohong, gitu. Dan masyarakat umum melihatnya sebagai ya, lawak-lawak saja ini partai PDI Perjuangan ini," ujar Bestari, Ketua DPP PSI.

Pernyataan tersebut dianggapnya hanya sekadar upaya mencari perhatian di ruang publik tanpa substansi yang jelas.

"Makin ke sini makin jadi tukang lawak, gitu. Ya, seperti itu ya dimaklumi sajalah buat meramai-ramaikan mereka supaya kelihatan ada omongan kan, gitu. Kita sih udah enggak berharap mereka mengomentari.

Iya toh? Ya yang disampaikan juga aneh," lanjut Bestari, Ketua DPP PSI.

Validasi berkas administrasi dinilai sudah selesai sejak awal karena PDIP tercatat menjadi partai pengusung utama Joko Widodo dalam lima kali kontestasi politik berturut-turut.

"Orang, partai mereka yang membawa berkas Pak Jokowi mencalonkan. Lima kali Pak Jokowi ini dicalonkan dan lima-lima kalinya tuh memang karena, karena diterima masyarakat, dia menang berturut-turut. Dan ijazahnya itu kan, masa enggak dipelototin sama PDIP, gitu?

Nah, kan lima kali mereka mencalonkan bersama partai-partai politik lainnya, bukan sendiri itu. Entar dia pikir sendiri lagi," ujar Bestari, Ketua DPP PSI.

Ia menambahkan bahwa memunculkan kembali perdebatan legalitas dokumen administrasi lama ini dinilai hanya memicu polemik baru yang tidak rasional bagi masyarakat.

"Nah, masa matanya pada enggak melotot, gitu? Terus hari ini memanas-manaskan publik, seakan publik enggak tahu bahwa mereka yang mencalonkan Pak Jokowi dan mereka sudah melihat ijazah itu. Kalau memang kemampuan nalar yang ada di partai itu seperti itu, ya mbok kita menerima aja, gitu loh," ujar Bestari, Ketua DPP PSI.

Reaksi internal dari Joko Widodo sendiri diungkapkan tidak ambil pusing dan menanggapi santai sindiran yang kerap dialamatkan kepadanya.

"Beliau tertawa aja. Senyum aja. Ya, yang hancur lebur hatinya kan yang marah-marah.

Ke sana sini bilangnya kami sudah enggak anggap lagi, kami sudah enggak peduli. Tapi ngomong terus. Ya, prihatin saja.

Katanya partai ini besar, tapi besar omong doang, gitu. Ngomongin orang yang sudah dia tidak lagi bersamaannya itu," ujar Bestari, Ketua DPP PSI.

Polemik ini bermula dari tanggapan atas agenda kunjungan kerja mantan presiden tersebut yang direncanakan berlanjut ke wilayah Nusa Tenggara Timur setelah menyelesaikan agenda di Lampung.

"Sebaiknya kalau ke sana (NTT) bawa ijazahnya sehingga, kalau ditanya, tunjukkan ke masyarakat," kata Andreas, Ketua DPP PDIP.

Anggota dewan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI tersebut mengklaim kejelasan fisik dokumen sangat penting mengingat isu ini sudah menyita perhatian masyarakat luas dalam waktu lama.

"Karena kasus beliau ini sudah sekian lama, menguras perhatian publik, dan secara sosial juga menjadi pertanyaan publik," ucap Andreas, Ketua DPP PDIP.