BMKG Petakan Tujuh Wilayah Terdampak El Nino Kuat di Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan bahwa fenomena iklim El Nino telah memasuki kategori kuat di wilayah Indonesia yang berdampak langsung pada perubahan distribusi curah hujan nasional. Kondisi anomali cuaca tersebut diperkirakan bakal berlangsung selama sembilan hingga 12 bulan ke depan, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Kamis (2/7/2026). Pihak otoritas menegaskan situasi ini memicu risiko kekeringan ekstrem serta lonjakan suhu udara akibat pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur.

"Namun perlu dipahami bahwa El Niño dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau," ujar Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani.

Pihak BMKG mengimbau publik untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi penurunan drastis volume curah hujan. Dampak terparah diproyeksikan terjadi saat fenomena alam ini berlangsung secara simultan dengan periode kemarau tahunan.

"Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan," jelas Faisal. Terdapat tujuh wilayah yang diprediksi mengalami dampak paling signifikan dengan curah hujan di bawah normal sepanjang periode Juli hingga Oktober 2026. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan.

Faisal mengingatkan bahwa keberagaman karakteristik iklim di Indonesia yang terbagi dalam 699 Zona Musim (ZOM) memerlukan langkah mitigasi yang spesifik. Pemerintah daerah didorong untuk aktif menggunakan data resmi dari Unit Pelaksana Teknis BMKG setempat dalam merumuskan kebijakan lokal. "Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal," jelas Faisal.

Selain ancaman krisis air bersih, fenomena El Nino kuat ini membawa risiko lain berupa kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat polutan, serta potensi puso pada sektor pertanian. Penyesuaian pola tanam dan manajemen irigasi yang efisien menjadi langkah antisipasi yang direkomendasikan untuk menekan penurunan produktivitas pangan. "Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan," kata Faisal.