APSyFI Desak Intervensi Pemerintah Atasi Krisis Industri Hulu Tekstil

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mendesak intervensi kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan ekosistem tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional yang kritis akibat hantaman produk impor dumping dari China pada Jumat (3/7/2026).

Dilansir dari Bloomberg Technoz, persaingan dengan produk luar negeri tersebut telah menyebabkan sejumlah perusahaan hulu tekstil terpaksa gulung tikar dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, faktor penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar dolar AS, serta ketidakpastian harga minyak dunia turut memicu lonjakan biaya bahan baku.

"Posisi industri hulu tekstil memang sudah lama dihantam barang impor dumping dari China, sehingga beberapa perusahaan tutup sejak tiga tahun ke belakang," ungkap Farhan saat dihubungi, Jumat (3/7/2026).

Kondisi yang kian kritis ini membuat pelaku usaha sangat membutuhkan kepastian kuota arus masuk barang dari pemerintah. Pengaturan tata niaga dianggap menjadi instrumen penting demi mengontrol laju importasi.

"Yang pasti, kami memohon pemerintah untuk memberikan atensi terhadap industri TPT saat ini. Transparansi kuota impor sedang kami butuhkan untuk kepastian industri hulu tekstil, agar kami tahu seberapa banyak harus berproduksi dan bisa membuat perencanaan (planning) selama satu tahun ke depan," tegas Farhan.

Selain pembenahan regulasi dagang, APSyFI juga mengharapkan adanya insentif fiskal. Stimulus pajak dinilai krusial untuk menekan pengeluaran operasional di tengah gejolak pasar global.

"Kami membutuhkan insentif pajak seperti diskon PPN. Ini diperlukan untuk menurunkan biaya produksi kami yang mahal karena fluktuasi dolar dan minyak dunia," tambahnya.

Asosiasi memberikan apresiasi terhadap Kementerian ESDM terkait rencana penurunan harga liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBtu untuk membantu industri. Namun, hingga kini para pengusaha masih menunggu kepastian realisasi kebijakan tersebut.

"Kami berterima kasih kepada Menteri ESDM yang sudah memberikan atensi lebih terhadap penurunan harga LNG sebesar US$13/MMBtu. Namun, saat ini kami masih menunggu realisasinya dari pihak PGN (PT Perusahaan Gas Negara Tbk)," kata Farhan.

Ketidakpastian geopolitik global diakui telah mengubah peta bisnis TPT secara signifikan. Oleh sebab itu, bantuan nyata dari otoritas berwenang sangat menentukan daya saing sektor domestik.

“Karena itu, dukungan nyata dari pemerintah sangat krusial agar pelaku usaha TPT domestik mampu memiliki daya saing yang kuat di tengah ketidakpastian global,” ungkapnya.

Tekanan pada sektor industri ini sejalan dengan penurunan aktivitas manufaktur Indonesia pada Juni 2026 yang dirilis oleh S&P Global. Indeks Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur merosot ke level 46,9 dari posisi bulan sebelumnya yang sempat berada di level 50.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengonfirmasi bahwa penurunan tajam ini menjadi sinyal kuat terjadinya pelemahan pada sektor produksi dan permintaan pasar.

"Setelah pada Mei PMI sempat berada di level 50,0 atau tepat di ambang batas antara ekspansi dan kontraksi, penurunan cukup tajam pada Juni [terendah dalam satu tahun terakhir] menunjukkan bahwa proses stabilisasi yang sebelumnya mulai terlihat belum berlanjut menjadi pemulihan yang kuat," kata Shinta dalam keterangannya kepada Bloomberg Technoz, Kamis (2/7/2026).

Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani menguraikan bahwa perlambatan operasional ini mencakup banyak aspek strategis perusahaan. Penurunan pesanan baru menjadi indikator utama melemahnya daya beli pasar saat harga-harga mulai merangkak naik.

"Maka kontraksi pada Juni menunjukkan tekanan yang kembali menebal, baik dari sisi permintaan, produksi, biaya, maupun keputusan operasional perusahaan," sambungnya.