Mendes PDT Soroti Fenomena Desa Kosong di Jepang dan Korea Selatan

Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memberikan perhatian khusus terhadap fenomena desa kosong yang melanda Jepang dan Korea Selatan. Upaya antisipasi kini disiapkan agar persoalan tersebut tidak terjadi di Indonesia.

Dilansir dari Detik Finance, fenomena desa kosong di kedua negara Asia Timur tersebut telah memicu dampak sosial yang serius. Krisis kependudukan hingga hambatan pertumbuhan ekonomi menjadi konsekuensi nyata dari situasi tersebut.

Yandri memaparkan bahwa tingkat kekosongan desa di Jepang telah menyentuh angka 93%. Sementara itu, wilayah pedesaan di Korea Selatan mengalami kondisi serupa dengan tingkat kekosongan mencapai 83%.

"93% desa di Jepang kosong. Akibatnya banyak persoalan sosial, kependudukan, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Termasuk di Korea Selatan hari ini, 83% desanya kosong. Nah oleh karena itu, fenomena ini jangan sampai terjadi di Indonesia," ujar Yandri dalam acara rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, ditulis Jumat (3/7/2026).

Berdasarkan data paparan, Korea Selatan memiliki total penduduk sebanyak 51,74 juta jiwa. Mayoritas masyarakat atau sekitar 81,43% di antaranya memilih menetap di kawasan perkotaan besar seperti Seoul dan Busan, sehingga wilayah pedesaan hanya menyisakan 18,57% penduduk.

Kondisi ini berimbas pada munculnya fenomena Sampo Generation, di mana 23% wanita di Korea Selatan enggan menjalin hubungan, menikah, ataupun memiliki anak. Dampak lanjutannya adalah penurunan populasi yang signifikan.

Di sisi lain, tingkat urbanisasi di Jepang dalam satu dekade terakhir telah mencapai kisaran 93,2% dari total populasi 126 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kurang dari 10% penduduk Jepang yang bertahan tinggal di area pedesaan.

Strategi Pemerintah Memperkuat Ekonomi Desa

Langkah pencegahan di dalam negeri dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui kebijakan strategis Astacita ke-enam. Fokus utamanya adalah membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dan pedesaan.

Yandri menjelaskan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi instrumen penting dalam kebijakan ini.

"Di antaranya itu ya ada BUMDes, BUMDes ini jumlahnya lebih dari 45 ribu BUMDes, usahanya banyak di bidang desa tematik, ada pangan, ada pertanian, ada kelautan dan lain sebagainya," tambahnya.

Sektor ketahanan pangan juga mendapatkan dukungan besar melalui alokasi 20% dana desa, yang payung hukumnya diatur dalam Permendes Nomor 1 Tahun 2025. Saat ini, tercatat hampir 1.000 BUMDes telah aktif bergerak sebagai penyuplai dalam rantai pasok program makan bergizi nasional.

Kendati demikian, penguatan akses pasar bagi BUMDes masih memerlukan perhatian dan afirmasi lebih lanjut agar dapat terintegrasi secara optimal.

"Memang masih perlu banyak afirmasi kepada BUMDes, karena sekarang masih banyak BUMDes yang mau masuk ke SPPG, tapi belum bisa, belum dilayani, belum diopenin oleh SPPG. Jadi saya kira ini perlu kita lakukan penguatan di sana-sini, sehingga BUMDes terutama melalui rantai pasok bahan baku tadi bisa benar-benar bisa menjadi pemain utama di tingkat desa," beber Yandri.