Aksesi CPTPP Indonesia Mulai Memasuki Tahap Diskusi Persiapan

Pemerintah Republik Indonesia tengah mengintensifkan perluasan akses pasar global guna mendongkrak daya saing domestik serta mempercepat transformasi ekonomi nasional. Langkah strategis ini ditempuh melalui proses integrasi ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Upaya masuk ke dalam blok tersebut diproyeksikan mampu membuka peluang dagang dan investasi yang jauh lebih luas.

Selain itu, posisi Indonesia dalam rantai pasok di tingkat regional maupun global akan semakin diperkuat. Dikutip dari Detikcom, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto memberikan penjelasan mengenai standardisasi regulasi dalam kesepakatan tersebut pada Jumat (3/7/2026).

"CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Perkembangan pengajuan keanggotaan ini ditandai lewat pengumuman resmi pada Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 yang digelar secara virtual pada 26 Juni 2026. Para menteri anggota menyetujui dimulainya pembahasan persiapan bersama Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab (UEA). Fase awal ini menjadi fondasi penting sebelum melangkah ke pembentukan Accession Working Group (AWG). Proses tersebut merupakan bagian dari jalur resmi menuju status keanggotaan penuh.

CPTPP dikenal sebagai salah satu kesepakatan perdagangan bebas berstandar tinggi yang paling berpengaruh di dunia. Blok ini beranggotakan 12 negara, termasuk Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, dan Meksiko. Secara keseluruhan, negara-negara anggota CPTPP menguasai sekitar 15 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Jangkauan pasarnya pun sangat besar karena mencakup hampir 600 juta penduduk.

Kehadiran Indonesia di dalam aliansi ini ditargetkan mampu mempermudah pengiriman produk ekspor unggulan. Arus perdagangan dan investasi baru diharapkan mengalir lebih deras ke dalam negeri.

Kemitraan Strategis dan Dukungan Inggris

Dalam proses bergabung ini, Indonesia mendapatkan sokongan dari sejumlah negara anggota, salah satunya adalah Inggris. Bentuk dukungan nyata ini diwujudkan melalui penandatanganan Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership pada 19 Januari 2026.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Airlangga Hartarto bersama Secretary of State for Business and Trade Inggris Peter Kyle. Kerja sama ini menjadi platform taktis untuk memperdalam hubungan ekonomi bilateral kedua negara. "Dokumen kerja sama ekonomi strategis tersebut (EGP) merupakan wujud nyata dari komitmen kedua negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan," kata Airlangga.

Sejauh ini, penyelarasan regulasi domestik telah dilakukan pada 22 bab ketentuan CPTPP. Pemerintah juga sudah menyerahkan questionnaire negara aspirasi kepada Pemerintah Selandia Baru selaku depository country pada 12 Mei 2025.

Target utama yang ditetapkan oleh pemerintah adalah menjadikan Indonesia sebagai anggota penuh CPTPP pada tahun 2027. Jalur multilateral tetap diutamakan karena dinilai mampu menyediakan akses pasar yang komprehensif.

Meski begitu, pemerintah tetap membuka ruang bagi pembentukan Bilateral Free Trade Agreement (FTA) dengan Inggris. Langkah ini dipersiapkan sebagai alternatif jika perundingan kolektif di tingkat CPTPP membutuhkan waktu lebih lama.

Dampak Positif bagi Sektor Usaha dan Regulasi

Masuknya Indonesia ke dalam CPTPP akan memberikan beragam insentif ekonomi bagi para pelaku usaha. Pengurangan hambatan tarif dan kepastian regulasi dagang dapat mendorong diversifikasi pasar bagi para eksportir nasional. Manfaat lainnya meliputi simplifikasi prosedur kepabeanan serta adopsi aturan perdagangan digital yang lebih modern. Integrasi rantai pasok antarnegara anggota juga didukung oleh penerapan aturan rules of origin yang ketat.

Bagi masyarakat luas, persaingan sehat ini akan menghadirkan variasi produk yang lebih kaya dengan harga yang lebih terjangkau. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi regulasi. Penyederhanaan berbagai aturan diharapkan mampu meningkatkan kemudahan berusaha, termasuk bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kemitraan dengan Inggris pun meluas ke sektor energi bersih, industri semikonduktor, dan ekonomi digital. Inggris juga berkomitmen mendampingi proses aksesi Indonesia menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Bantuan teknis dipersiapkan agar Indonesia bisa memenuhi standar tata kelola internasional.

Koordinasi intensif dengan seluruh anggota CPTPP akan terus diperkuat demi menjaga ritme pencapaian target. Reformasi struktural secara konsisten dijalankan agar kesiapan dalam pemanfaatan integrasi global ini berjalan optimal.

"Indonesia bukan negara pertama di ASEAN, tetapi Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Singapura sudah menjadi anggota ekonomi CPTPP. Tentunya kita berharap sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan sebagai satu-satunya negara G20 di ASEAN bahwa keanggotaan CPTPP di Indo-Pasifik ini akan memperkuat posisi Indonesia," pungkas Airlangga.