KKP Perkuat Kolaborasi Nasional Percepat Program Kerja Prioritas

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat untuk mempercepat Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan.

Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema 'Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan' yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (2/7), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Dalam keterangan tertulis pada Jumat (3/7/2026), institusi ini mengonsolidasikan enam PKPN untuk mendukung target swasembada pangan nasional, termasuk pembangunan 5.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029 dan pengembangan 40.000 titik Budidaya Ikan Darat Tematik di 500 kabupaten/kota.

Selain itu, program lain mencakup pembangunan 2.000 hektare tambak garam, revitalisasi 14.000 hektare Tambak Pantura Jawa, pembangunan 2.000 hektare Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu, serta Modernisasi Kapal Perikanan.

"Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ia menambahkan bahwa pembangunan sektor ini berperan penting dalam menyokong agenda nasional dan implementasi Asta Cita Presiden, khususnya untuk memperkuat kedaulatan pangan lewat penyediaan protein ikan dan garam.

"Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan program-program tersebut dilakukan dengan pendekatan bottom-up guna memastikan pemenuhan kebutuhan lokal, yang diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerja Sama antara KKP dengan sejumlah mitra seperti PLN, Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga.

"Swasembada adalah kedaulatan dan kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Karena itu pemerintah harus berpihak kepada petani, nelayan dan peternak. Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera dan memiliki daya saing," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.