Dua Menteri Respons Kritik Lokasi Koperasi Desa Merah Putih

Kritik warganet mengenai lokasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang dinilai tidak strategis di kawasan pegunungan dan hutan langsung mendapat tanggapan dari dua menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (2/7/2026), dilansir dari Detik Finance.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa penempatan tersebut berkaitan erat dengan fungsi utama koperasi sebagai penyerap produk atau offtaker di wilayah setempat, bukan sebagai pusat perbelanjaan komersial.

"Banyak sekali kata-katakan ini kok Koperasi (Desa Merah Putih) ada di gunung. Koperasi Nelayan Merah Putih, di laut. Ya, di pantai, emang di mana? Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai offtaker," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pemerintah memfungsikan jaringan koperasi ini sebagai infrastruktur untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial secara merata agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Intinya misalnya Kopdes itu pak, untuk tadi. Nelayan, Kampung Nelayan Merah Putih itu untuk offtaker. Dia bukan supermarket," tambah Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Kopdes Merah Putih nantinya akan mengambil alih tugas penyaluran bantuan seperti beras Program Keluarga Harapan (PKH) seberat 10 kilogram serta pengelolaan bantuan alat pertanian untuk kepentingan bersama.

"Apa itu infrastruktur pemerintah? Nanti Kopdes itu yang akan menyalurkan PKH PKH beras 10 kilogram. Dulu desa sekarang nanti di Koperasi Desa Merah Putih. Bantuan alat traktor, bantuan pertanian nanti Kopdes yang akan mengelola sehingga semua orang bisa pakai tidak hanya untuk kelompok (tertentu)," beber Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Selain menyalurkan bantuan, lembaga ini diproyeksikan menjadi instrumen stabilitas harga pangan melalui pelaksanaan operasi pasar langsung di tingkat desa untuk mencegah penyimpangan komoditas penting.

"Kalau di satu provinsi harga satu produk mahal sekali, beras misalnya, kita harus operasi pasar. Sekarang kita mau kasih kemana? Kasih ke pasar, minyaknya dioplos. Nah nanti melalui koperasi desa," terang Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa aduan masyarakat mengenai lokasi yang dianggap kurang strategis tersebut jumlahnya sangat minim dari total target pembangunan nasional.

"Jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media," ujar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Kementerian Koperasi mencatat dari target 30 ribu unit Kopdeskel Merah Putih yang harus siap pada Agustus 2026, saat ini sebanyak 14 ribu unit telah rampung dan 20 ribu unit lainnya sedang dalam proses pembangunan fisik.

"Dari 30 ribu yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang gerai dan alat perlengkapannya sudah dibangun, 10 (titik) yang dalam kondisi yang tidak ideal. Menurut saya tidak bisa dikatakan, itu kan sedikit presentasenya," tambah Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Proses penentuan lokasi dipastikan telah melibatkan musyawarah bersama warga dan kepala desa setempat, namun kementerian tetap akan melakukan validasi langsung ke lapangan.

"Dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa jadi kita akan pikirkan kita akan carikan solusinya sekiranya memang itu dianggap kurang," jelas Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Evaluasi mengenai kemungkinan relokasi fisik bangunan yang bermasalah akan dikoordinasikan kembali bersama pemerintah daerah serta komunitas masyarakat di wilayah terkait.

"Nanti kita pikirin, kita carikan solusinya, tapi itu kan ada proses verifikasi, validasi melibatkan pemerintahan, lembaga yang lain juga. Untuk itu, kita akan kembalikan bermusyawarah dengan masyarakat desa dan kepala desanya juga iya tentu," terang Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.