Koalisi Buruh Temui Pemerintah Bahas Penolakan Pajak Jaminan Hari Tua

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia berencana menemui pihak pemerintah guna membahas penolakan terhadap pengenaan pajak atas Jaminan Hari Tua, Tunjangan Hari Raya, serta pesangon, seperti dilansir dari Detik Finance.

Pertemuan strategis tersebut menjadi agenda utama dari koalisi pekerja yang baru saja resmi dideklarasikan di Jakarta pada Rabu (1/7/2026). Gabungan ini mengklaim telah mengonsolidasikan sekitar 90 persen dari total kekuatan pekerja di skala nasional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa dana jaminan tersebut merupakan hak tabungan para pekerja yang harus dilindungi. Pihaknya menyatakan sikap tegas bersama koalisi untuk mengawal kebijakan perpajakan ketenagakerjaan ini.

"Kami akan bertemu dengan pemerintah untuk membahas persoalan ini. Sikap Koalisi Besar jelas, kami menolak pajak atas THR. Dana JHT adalah tabungan buruh dan tidak boleh semakin membebani pekerja," kata Andi Gani, Presiden KSPSI, Kamis (2/7/2026).

Pembentukan wadah perjuangan ini tercatat melibatkan belasan konfederasi serta ratusan federasi serikat pekerja yang tersebar di wilayah Indonesia. Andi Gani menyebut penyatuan gelombang massa buruh dalam skala besar ini sebagai sebuah momentum sejarah baru.

"Ini sejarah luar biasa. Gerakan buruh Indonesia menyatu dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Ada 16 konfederasi dan 147 federasi. Artinya, sekitar 90 persen kekuatan buruh Indonesia ada di sini," kata Andi Gani, Presiden KSPSI.

Selain fokus pada kebijakan perpajakan, koalisi tersebut kini tengah mempersiapkan pengawalan terhadap draf regulasi baru ketenagakerjaan melalui tim teknis internal. Langkah ini diambil guna menyusun konsep dialogis yang akan dibawa ke ranah komunikasi bersama pemerintah dan DPR.

Andi Gani menuntut adanya transparansi penuh dari otoritas terkait mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan naskah akademik regulasi tersebut.

"Kami ingin tahu siapa yang menyusun naskah akademiknya. Informasi yang kami terima memang berasal dari Badan Keahlian DPR. Karena itu, kami meminta semuanya dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan polemik," kata Andi Gani, Presiden KSPSI.

Pendekatan dialogis menjadi prioritas utama koalisi dalam mencapai mufakat bersama seluruh pemangku kepentingan industri. Kendati demikian, serikat pekerja tetap membuka opsi mobilisasi massa jika jalur komunikasi formal tidak membuahkan hasil.

"Kami tidak ingin pembahasannya kebut semalam. Kami memilih dialog dan duduk bersama mencari solusi. Tetapi kalau aspirasi buruh tidak didengar, kami tidak menutup kemungkinan melakukan aksi besar," kata Andi Gani, Presiden KSPSI.

Koalisi menilai pemerintah sejatinya memiliki ruang memadai untuk merumuskan kebijakan seimbang yang menguntungkan pekerja sekaligus menjaga stabilitas dunia usaha. Salah satu contoh nyata yang diapresiasi adalah stimulus berupa pemotongan harga gas untuk sektor industri.

Andi Gani menambahkan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan segala lini komunikasi yang tersedia, termasuk berdialog langsung dengan kepala negara serta pejabat pemerintahan saat ini.

"Saya salut kepada Bung Jumhur karena tidak kehilangan idealismenya. Kami juga akan memanfaatkan seluruh jalur komunikasi yang kami miliki, baik kepada Presiden maupun para tokoh yang kini berada di pemerintahan, agar perjuangan buruh bisa diperjuangkan dari berbagai sisi," kata Andi Gani, Presiden KSPSI.

Di sisi lain, Ketua KSPSI Jumhur Hidayat menyatakan bahwa keberadaan dirinya di dalam lingkaran pemerintahan tidak akan melonggarkan advokasi terhadap hak-hak buruh. Ia memastikan diri tetap berada di barisan terdepan perjuangan pekerja.

"Intinya saya bersama teman-teman pasti satu pikiran, satu gagasan, dan satu kekuatan. Jadi saya sekarang bukan sekadar ikut, tetapi bersama-sama berada di depan teman-teman dalam memperjuangkan kepentingan buruh," kata Jumhur Hidayat, Ketua KSPSI.

Langkah penguatan ini juga didukung penuh oleh jajaran pimpinan serikat buruh lainnya demi mewujudkan payung hukum ketenagakerjaan yang adil. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan ego organisasi dikesampingkan demi visi bersama.

"Koalisi ini lahir karena kami memiliki tujuan yang sama, yaitu mengawal lahirnya UU Ketenagakerjaan yang berkeadilan. Perbedaan organisasi tidak menjadi penghalang," kata Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI.