Prabowo Resmikan Koperasi Desa dan Evaluasi Program Makan Gratis

Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia dan mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis saat melakukan kunjungan kerja ke Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).

Pemerintah memproyeksikan kolaborasi antara koperasi dan program makan gratis ini mampu menggerakkan roda ekonomi perdesaan hingga mencapai Rp10,8 miliar per desa setiap tahunnya. Namun, kebijakan nasional yang menyasar puluhan juta warga ini sedang menghadapi tantangan besar terkait operasional, pemangkasan anggaran, hingga isu hukum.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Presiden Prabowo menerima surat dari siswa kelas 5 MI Darussalam Sidoarjo berusia 11 tahun bernama Alkhalifi Muhammad Marfen yang menyuarakan dukungannya.

"Terima kasih Bapak atas makan bergizi gratis. Saya senang menerimanya, karena makanannya bergizi," tulis Marfen dalam suratnya, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Siswa tersebut juga menyampaikan harapannya agar bisa bertemu langsung dengan Kepala Negara secara langsung di Istana Negara.

"Saya ingin bertemu dengan Bapak Presiden dengan ikut upacara 17 Agustus 1945 di Istana Negara, karena cuma bisa melihat di TV," tulisnya.

Anak itu kemudian mengakhiri pesan tertulisnya dengan memberikan untaian doa keselamatan bagi pemimpin negara.

"Terima kasih Bapak Presiden, sehat selalu," demikian Marfen mengakhiri suratnya.

Di sisi lain, program pemenuhan gizi yang diluncurkan sejak Januari 2025 ini dilaporkan memicu gangguan kesehatan pada ribuan warga serta mengalami pengurangan anggaran. Akibat tekanan ekonomi global dari konflik Timur Tengah, alokasi dana dipotong Rp40 triliun dengan memangkas hari operasional dari enam hari menjadi lima hari per pekan.

Presiden Prabowo mengakui adanya kendala besar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut melalui pidato yang disiarkan di saluran YouTube resminya.

"Memang benar ada banyak masalah dan tantangan. Makanan bergizi gratis datang dengan banyak masalah, kita harus menatanya," kata Prabowo dalam pidatona di Jawa Timur pada 16 Mei.

Kendati dihadapkan pada hambatan manajerial, mantan Menteri Pertahanan itu menyatakan bahwa masyarakat kecil di berbagai daerah tetap menuntut keberlanjutan program ini demi perbaikan gizi anak.

"Makanan bergizi gratis sangat penting bagi bangsa kita. Ke mana pun saya pergi, saya bertemu orang-orang biasa, para petani, yang berkata, 'Pak, tolong jangan hentikan program makanan bergizi gratis, ini benar-benar membantu cucu-cucu saya untuk bisa makan," katanya.

Masalah program ini kian bertambah setelah Indonesia Corruption Watch melaporkan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, ke KPK atas dugaan selisih anggaran sertifikasi halal senilai hampir US$50 juta.

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas seluruh aparatur negara yang melakukan penyelewengan dana.

"Pemerintah saya tidak ragu-ragu: Siapa pun yang melanggar aturan, yang menyimpang, yang menyalahgunakan wewenang, akan dikenai sanksi, kami akan membersihkan mereka, kami akan mencopot mereka dari jabatannya," katanya.

Saat ini, pemerintah mencatat program pemenuhan pangan tersebut telah menjangkau 61 juta penerima manfaat hingga Maret 2025. Pemerintah menargetkan total sasaran dapat meluas hingga 82,9 juta jiwa guna mengatasi masalah stunting kronis yang masih dialami oleh 20 persen anak di Indonesia.