PBB Hadapi Krisis Kas Akibat Tunggakan Iuran AS dan China

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan hanya memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasionalnya hingga akhir Agustus 2026 akibat adanya tunggakan iuran wajib dari sejumlah negara kontributor utama, seperti dilansir dari Bloombergtechnoz pada Rabu (1/7/2026).

Kondisi finansial badan dunia ini memburuk karena dua negara donor terbesar, yaitu Amerika Serikat (AS) dan China, belum melunasi kewajiban anggaran reguler mereka untuk tahun 2026 secara penuh.

"Kami tidak memiliki uang tunai lagi setelah bulan Agustus," ujar Pengawas Keuangan (Controller) PBB, Chandramouli Ramanathan, kepada para wartawan pada hari Rabu (1/7/2026).

Ramanathan menambahkan bahwa organisasi internasional tersebut kini sangat bergantung pada penagihan iuran anggota agar dapat bertahan melewati bulan September.

"Memasuki September, uang kami habis. Kami kini bergantung pada penagihan iuran agar bisa bertahan melewati bulan September," kata Chandramouli Ramanathan, Pengawas Keuangan PBB.

Jika pelunasan tidak segera dilakukan, PBB terpaksa menunda berbagai pos pembayaran lain demi mengamankan pelaksanaan Pekan Tingkat Tinggi (High-Level Week) di New York.

"Kami akan tetap mengupayakan agar Pekan Tingkat Tinggi itu berjalan dengan cara mengorek dana yang tersisa dan menghentikan pembayaran-pembayaran lainnya," kata Chandramouli Ramanathan, Pengawas Keuangan PBB.

Teguran keras juga sempat dilayangkan oleh Ramanathan kepada negara-negara anggota terkait komitmen pendanaan agenda tahunan utama tersebut.

"Seharusnya tidak ada Pekan Tingkat Tinggi karena kalian belum mendanai kami," kata Chandramouli Ramanathan, Pengawas Keuangan PBB.

AS yang memiliki kewajiban menyokong 22% anggaran reguler PBB masih menunggak sekitar US$2 miliar, termasuk akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun pemerintahan Donald Trump telah membayar sebagian kecil. Di sisi lain, China masih menunggak sekitar US$430 juta untuk anggaran reguler, meskipun Beijing biasanya melunasi kewajiban tersebut secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah memberikan peringatan pada awal tahun ini mengenai potensi habisnya uang tunai organisasi pada bulan Juli. Namun, langkah penghematan serta pengecualian pengeluaran berhasil memperpanjang napas kas PBB hingga akhir musim panas.

Guterres juga menyoroti regulasi anggaran lama yang mewajibkan pengembalian sisa uang tidak terpakai, sehingga menyulitkan likuiditas organisasi. Merespons kendala tersebut, Sidang Umum PBB pada hari Selasa telah menyetujui perubahan aturan itu dalam masa uji coba selama empat tahun.